Kemenag soal FPI: Jika Langgar Hukum, Rekomendasi Bisa Dicabut

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 28 Nov 2019 13:35 WIB
Ilustrasi FPI (Rengga Sancaya/detikcom)
Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) telah mengeluarkan rekomendasi perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Front Pembela Islam (FPI). Rekomendasi itu bisa dicabut jika FPI melakukan pelanggaran hukum.

"Jika ada pelanggaran hukum, maka serahkan ke aparat karena kita semua sama di mata hukum, tidak ada beda. Itulah kenapa pada klausul rekomendasi juga disebutkan bahwa jika ada penyimpangan, penyalahgunaan, dan pelanggaran hukum, rekomendasi ini bisa dicabut sesuai peraturan perundang-undangan," kata Sekjen Kemenag M Nur Kholis Setiawan seperti dikutip dari situs Kemenag, Kamis (28/11/2019).



Nur Kholis mengatakan seluruh persyaratan permohonan rekomendasi ormas seperti diatur dalam Peraturan Menteri Agama No 14 Tahun 2019 sudah dipenuhi FPI. Persyaratan yang telah dipenuhi itu antara lain dokumen pendukung yang mencakup akte pendirian, program kerja, susunan pengurus, surat keterangan domisili, NPWP, surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara pengadilan, surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan, dan surat pernyataan setia kepada NKRI, Pancasila, dan UUD 1945, serta tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

"Kami keluarkan surat rekomendasi tersebut karena hal itu menjadi bagian dari kepatuhan atas pelayanan publik yang harus kami lakukan," ujar Nur Kholis.


Selanjutnya
Halaman
1 2