detikNews
2019/11/28 12:22:39 WIB

Kilas Balik Zaman Orba Saat Presiden Dipilih oleh MPR

Rakhmad Hidayatulloh Permana - detikNews
Halaman 1 dari 2
Kilas Balik Zaman Orba Saat Presiden Dipilih oleh MPR Foto: Jenderal TNI (Purn) Soeharto dilantik menjadi Presiden RI periode 1988-1993 dalam Rapat Paripurna ke-11 Majelis Permusyawaratan rakyat (MPR) di gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, Jumat (11/3/1988). (ANTARA FOTO/N04/pras)
Jakarta - Usul agar presiden kembali dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kembali mencuat. Namun, usul ini dinilai bisa mengembalikan sistem politik Indonesia mundur ke zaman Orde Baru (Orba).

Sebagaimana diketahui, MPR mulanya memang dikenal sebagai lembaga tertinggi negara. Bahkan, sebelum zaman Orba. Yakni, sejak zaman Orde Lama (Orla) Sukarno. MPR dalam UUD 1945 (sebelum amandemen) saat itu menyebut MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Yakni termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945:

"Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat."


Karena wewenangnya sebagai lembaga negara tertinggi inilah yang membuat MPR bisa melantik Presiden dan Wakil Presiden. Bahkan, pada tahun 1963, MPR melalui Tap MPRS No III/MPRS/1963 pernah mengangkat Sukarno sebagai Presiden seumur hidup.

Saat era kekuasaan beralih dari Orla ke Orba, wewenang MPR ini pun belum juga hilang. MPR masih bisa melantik Presiden dan Wakil Presiden.

Saat peristiwa G 30 S/PKI pecah pada tahun 1965, Indonesia mengalami gejolak politik yang hebat. Hingga akhirnya melalui sidang istimewa MPRS (MPR Sementara) pada Maret 1967, Soeharto yang telah menerima kenaikan pangkat sebagai jenderal bintang empat pada 1 Juli 1966 ditunjuk sebagai pejabat presiden. Soeharto kemudian terus dipiih kembali oleh MPR pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998.


Misalnya, seperti dikutip dari buku 'Jejak Langkah Pak Harto' yang disusun oleh G Dwipayana, pada pemilihan Presiden tahun 1973, ada 920 anggota MPR yang terdiri dari 392 anggota dari Fraksi Karya Pembangunan (Golkar), 230 anggota Fraksi ABRI, 130 anggota Fraksi Utusan Daerah, 126 anggota Fraksi Persatuan Pembangunan (PPP), dan 42 anggota Fraksi Demokrasi Indonesia (PDI). Semuanya sepakat melantik kembali Soeharto sebagai Presiden. Untuk diketahui, saat itu Golkar dan ABRI merupakan pendukung setia Soeharto.


Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com