PPP Tunggu Respons Publik soal PBNU Usul Presiden Dipilih MPR

Jakarta - PPP belum mau mengambil sikap apakah menyetujui atau tidak usul PBNU mengenai pemilihan presiden dikembalikan ke MPR. PPP memilih untuk menunggu respons masyarakat.

"Kalau ada aspirasi, apalagi dari organisasi besar seperti NU, ya biar ini ada di ruang publik, kemudian mendapatkan respons dari berbagai elemen publik lainnya, ya nanti kita lihat. Kita tunggu seperti apa," kata Sekjen PPP Arsul Sani di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (27/11/2019).

Arsul juga menyarankan agar partai-partai seperti PPP tidak terburu-buru mengambil sikap. Menurut dia, hal itu untuk menunjukkan bahwa politik adalah mendengar apa yang menjadi aspirasi masyarakat.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Lebih bagus saya kira fraksi-fraksi atau partai seperti PPP itu jangan buru-buru bersikap. Kita lihat dulu diskursus yang ada di masyarakat seperti apa. Itu sekaligus untuk menunjukkan bahwa kekuatan politik itu mendengar lebih dulu," papar Arsul.

"Baru setelah mendengar, dia menentukan sikap. Jangan kemudian menentukan sikap tanpa mendengar dari yang ada di masyarakat," imbuhnya.

Arsul sendiri merupakan Wakil Ketua MPR dari PPP. Dia menegaskan bahwa MPR belum membicarakan perihal pemilihan presiden dikembalikan ke MPR.

"Sampai sekarang fraksi-fraksi di MPR itu ya, tidak ya, membicarakan soal sistem pemilihan presiden dari pilpres langsung menjadi kembali kepada pemilihan melalui MPR, itu tidak ada seperti itu," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj berbicara mengenai pemilihan presiden kembali ke MPR. Hal tersebut disampaikan setelah bertemu jajaran pimpinan MPR.

"Tentang pemilihan presiden kembali MPR, itu keputusan Munas NU di Kempek, Cirebon, 2012," ujar Said Aqil seusai pertemuan tertutup di kantor PBNU, Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (27/11).

Dia mengatakan usul itu muncul setelah ada pertimbangan antara manfaat dan dampak negatif pemilihan presiden secara langsung. Salah satunya persoalan biaya yang besar.

"Kiai sepuh, waktu ada Kiai Sahal pas masih hidup, Kiai Mustafa Bisri, menimbang mudarat dan manfaat, pilpres langsung itu high cost, terutama cost spesial. Kemarin baru saja betapa keadaan kita mendidih, panas, sangat mengkhawatirkan," jelasnya.