"Dimohon majelis untuk mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) penggugat karena penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah atas nama pribadi penggugat. Bahwa mencermati dalil penggugat bahwa penggugat bukan lah saksi korban dan atau pelapor dalam perkara yang dinyatakan penggugat dalam dalil gugatanya," kata tim biro hukum Polda Metro Jaya, AKBP Nova Irone Surentu, dalam berkas dupliknya, di PN Jaksel, Jl Ampera Raya, Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2019).
Nova mengatakan dalam putusan MK nomor 76/PUU-X/2002, yang dimaksud pihak yang berkepentingan adalah tidak hanya sebatas saksi korban atau pelapor saja, tetapi harus mencakup masyarakat luas yang diwakili organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat (LSM). Sementara OC Kaligis bukanlah termasuk dalam ketiga pihak yang dimaksud itu karena mengajukan atas nama pribadi.
Selain itu, Nova menyebut OC Kaligis juga pernah mengajukan gugatan praperadilan terkait kasus tersebut. Akan tetapi, gugatan praperadilan itu ditolak hakim karena OC Kaligis tidak memiliki legal standing.
Selain itu, Nova berpendapat PN Jaksel tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan yang diajukan OC Kaligis. Menurutnya yang berwenang mengadili kasus itu adalah PTUN.
Ia menambahkan, tergugat I (Bareskrim Polri) dan tergugat II (Polda Metro Jaya) termasuk badan atau pejabat pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Perma nomor 2/2019. Dengan demikian PN Jaksel dinilai tidak berwenang untuk mengadili gugatan perbuatan melawan hukum oleh pejabat pemerintahan.
"Oleh karenanya gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh penggugat merupakan pejabat pemerintahan yang telah diatur secara khusus melalui Perma 2/2019 mengenai badan peradilan yang berwenang mengadili gugatan tersebut, yaitu Peradilan Tata Usaha Negara," kata Nova.
Simak Video "Maju ke Pilgub Kalsel, Denny Indrayana Incar Dukungan PKB-PAN-PPP"
