Doli lantas menyinggung keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyederhanakan birokrasi pemerintahan. Menurut Doli, pelayanan publik harus memudahkan masyarakat untuk menyampaikan aduan.
"Saya kira pemerintah semakin hari juga mendorong, kita dengar sama-sama pada saat pelantikan presiden di MPR RI menyampaikan ada keinginan bagaimana terjadinya proses debirokratisasi yang ujungnya adalah mendekatkan sentra-sentra pelayanan publik kepada masyarakat," kata Doli.
Doli mengatakan Komisi II juga sudah membentuk Panja ASN untuk mengawasi kinerja para aparatur negara. Dia berharap ASN dapat meningkatkan kinerjanya lebih baik.
"Kami juga di Komisi II menindaklanjuti itu dari 2 kali pertemuan kami dengan menteri pendayagunaan aparatur negara juga membicarakan bagaimana sebetulnya tindak lanjut dari apa yang disampaikan oleh bapak Presiden. Kami juga sudah membentuk satu panja ASN yang ditujukan adalah bagaimana mendorong birokrasi dan seluruh ASN betul-betul bisa punya performance yang baik dalam rangka melakukan pelayanan terhadap publik," ujar dia.
Dia pun mendukung langkah Ombudsman dalam mengenalkan metode baru dalam pelayanan publik. Doli menegaskan kehadirannya dalam acara tersebut sebagai bentuk komitmen dukungan agar pelayanan publik semakin baik.
"Oleh karena itu metode-metode baru yang nanti mungkin diperkenalkan atau sudah mulai dilakukan pelatihan yang penutupannya dilakukan hari ini bekerja sama dengan Ombudsman dari Belanda dalam rangka mendorong itu semua. Saya kira kehadiran kami di sini beserta 3 menteri ini menunjukkan komitmen pemerintah sekarang untuk bekerja sama dengan Ombudsman mendorong pelayanan publik lebih baik, lebih cepat, dan lebih berkualitas dari lembaga-lembaga penyelenggara pemerintah," ujar dia.
Simak Video "Polemik Jurus Pemerintah Tangkal Radikalisme di Kalangan ASN"
(fas/knv)
