DPR Setujui Pergeseran Anggaran Kemendagri untuk Blanko e-KTP Rp 12,9 M

Jakarta - Komisi II DPR RI menyetujui pergeseran anggaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk pemenuhan kekurangan blanko e-KTP. Komisi II DPR setuju pergeseran anggaran Rp 12,9 miliar.

"Komisi II DPR menyetujui pergeseran pagu anggaran di Kemendagri tahun anggaran 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebesar Rp 12,9 miliar, dari yang diajukan oleh Kemendagri sebesar Rp 15,9 miliar, yang akan dialokasikan untuk pemenuhan blangko e-KTP tahun 2019, sebanyak kurang lebih 1,5 juta keping," demikian kesimpulan rapat kerja (raker) Komisi II dengan Kemendagri yang dibacakan oleh pimpinan raker Ahmad Doli Kurnia, di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/11/2019).

Baca juga: Blangko e-KTP Kurang, Mendagri Tito: Ini Tumpahan Masalah

Adapun Rp 3 miliar sisanya merupakan anggaran Ditjen Dukcapil, sehingga Komisi II menilai tak perlu pergeseran. Komisi II juga meminta Kemendagri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar anggaran pengadaan blanko e-KTP bisa sesuai dengan kebutuhan tiap tahunnya.

"Komisi II meminta kepada Kemendagri agar lebih mengoptimalkan koordinasi dengan Kemenkeu terkait perkiraan kebutuhan anggaran untuk memenuhi kebutuhan blangko e-KTP setiap tahunnya, untuk selanjutnya dibahas bersama Komisi II DPR," ucap Doli.

Baca juga: Mendagri Tito: 'ATM' Dukcapil Bisa Cegah Korupsi

Mendagri Tito Karnavian pun berterima kasih kepada Komisi II. Dia menyebut anggaran Rp 15,9 miliar itu akan digunakan untuk pengadaan blanko sebanyak 1 juta keping.

"Tadi sudah mendapat persetujuan. Saya menyampaikan terima kasih kepada Komisi II, pimpinan dan seluruh anggota. Setelah itu sebanyak lebih kurang Rp 15,9 miliar untuk 1,5 juta keping blanko," ucap Tito seusai raker.



Tonton juga video Kemendagri Sebut Biaya Pilkada Langsung Mahal: Di 2018 Habiskan Rp 18 T:

[Gambas:Video 20detik]

(zak/idn)