KPK Panggil Presdir Angkasa Pura II Jadi Saksi Kasus Suap Antar-BUMN

Jakarta - Penyidik KPK memeriksa Presiden Direktur (Predir) PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin terkait kasus dugaan suap antar-BUMN. Awaluddin dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Direktur Utama (Dirut) PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Inti) Darman Mappangara.

"Dipanggil sebagai saksi untuk tersangka DMP (Darman Mappangara)," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (26/11/2019).

Awaluddin terlihat di KPK Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, sekitar pukul 10.15 WIB. Awaluddin terlihat duduk di kursi lobi KPK, menunggu giliran pemeriksaan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain itu, KPK memanggil Wisnu Rahadjo selaku Direktur PT Angkasa Pura Propertindo (APP), Executive General Manager (EGM) Airport Maintenance PT Angkasa Pura II, dan Vice Presiden of Finance, Human Capital, and General Affair di PT APP. Mereka juga diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Darman.

Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Rabu (31/7). Ketika itu, KPK menjerat dua orang jadi tersangka, yaitu Andra Y Agussalam, yang masih menjabat Direktur Keuangan PT AP II saat itu, serta Taswin Nur, yang diduga tangan kanan pejabat PT Inti.

Andra diduga menerima suap dari Taswin Nur terkait proyek pengadaan baggage handling system (BHS) atau sistem penanganan bagasi di 6 bandara yang dikelola PT AP II. Uang SGD 96.700 diduga sebagai imbalan atas tindakan Andra 'mengawal' agar proyek BHS dikerjakan PT Inti.

Jika dirupiahkan, uang tersebut berjumlah lebih-kurang Rp 994 juta. Proyek itu rencananya dioperasikan anak usaha PT AP II, yaitu PT Angkasa Pura Propertindo (APP). Nilai proyek tersebut sekitar Rp 86 miliar.

Pada pengembangan kasus, KPK menetapkan Darman Mappangara sebagai tersangka. Darman diduga bersama Taswin memberi suap kepada Andra untuk 'mengawal' agar proyek BHS bisa dikerjakan oleh PT Inti.