BPHN Tetapkan RUU Pemilu, RUU TNI, hingga RUU Ibu Kota Baru Masuk Prolegnas

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 26 Nov 2019 02:28 WIB
Foto: Ilustrasi rapat di Baleg DPR (Nur Azizah/detikcom)
Jakarta - Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menetapkan 86 usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) di lingkungan pemerintah untuk masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) jangka menengah tahun 2020-2024. Sebanyak 27 di antaranya masuk dalam prolegnas prioritas 2020.

"(Alasan pemilihan RUU masuk prolegnas) Kami membuat ada tingkatan-nya, ada tolak ukurnya. Dari mulai konsepsinya, kemudian juga mendengar di masyarakat," ujar Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional BPHN Djoko Pudjirahardjo, seperti dikutip Antara, Selasa (26/11/2019).


Berdasarkan data resmi yang diterima dari Humas BPHN, ada lima RUU 'operan' yaitu RUU KUHP, RUU tentang Pemasyarakatan, RUU tentang Desain Industri, RUU tentang Bea Materai, dan RUU tentang Perkoperasian.

Sementara itu, terdapat dua RUU yang masuk dalam kategori super prioritas, yakni RUU tentang Cipta Lapangan Kerja usulan Kemenkumham/Kemenko Perekonomian dan RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat (RUU HKPD) usulan Kementerian Keuangan.


Djoko mengatakan sebanyak 86 usulan RUU tersebut kemudian akan disempurnakan untuk selanjutnya diserahkan kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Yasonna kemudian akan menyerahkan Usulan RUU itu ke Presiden Joko Widodo. Setelah diputuskan oleh presiden, usulan RUU itu akan dikirim ke DPR untuk dilakukan pembahasan dalam rapat badan legislasi.
Selanjutnya
Halaman
1 2