.webp)
"Contoh perilaku ini bisa dihadirkan oleh pemimpin kepada anak buah terlebih lagi kepada rakyat. Karena keteladanan lebih efektif daripada ribuan kata-kata," ujar HNW dalam keterangan tertulis, Senin (25/11/2019).
Saat sosialisasi 4 Pilar MPR RI di Balai Kota DKI ini, HNW menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah tugas negara dan hak rakyat Indonesia karena hakikatnya Indonesia satu untuk semua, semua untuk satu.
"Sosialisasi ini dikerjakan MPR berdasar undang-undang yang menugaskan pada MPR untuk melakukan sosialisasi, tentu sebagai lembaga negara yang membuat undang-undang maka dia juga yang membuat contoh UU itu dikerjakan, ini adalah pendidikan berwarga negara," jelasnya.
Baca juga: Anies Baswedan Hadiri Rakornas PKS |
Kedua, kata HNW, kita mendapat fakta banyak pembaharuan (amandemen) dalam undang-undang, ketika reformasi ada 6 tuntutan salah satunya amandemen UUD, terdiri dari 21 Bab 73 Pasal 170 ayat normanya begitu banyak yang berubah, kita harus memahami perubahan ini. Dan dalam amandemen derajat rakyat semakin ditinggikan, contohnya pemilu langsung dan judicial review.
"Melalui Pemilu langsung rakyat dapat memilih pemimpinnya sendiri untuk level Pemimpin daerah hingga Presiden. Ini adalah salah satu contoh dari amandemen yang dilakukan. Bahwa Indonesia merupakan negara spesial, Indonesia telah memunculkan toleransi yang luar biasa, kita perlu segarkan terus permasalahan toleransi," tuturnya.
Pancasila sebagai rujukan menghadirkan kekokohan bangsa, nilai unggul pancasila ini menjadi tantangan kita dewasa untuk meninggikan nilai dan norma.
Sementara itu, Gubernur DKI Anies Baswedan juga mengimbau kepada Lurah dan Camat agar sama-sama perlu menggarisbawahi 4 pilar MPR RI yakni Pancasila sebagai Dasar Ideologi Negara, UUD NRI 45 sebagai Konstitusi Negara serta ketetapan MPR, NKRI sebagai bentuk Negara dan Bhinneka tunggal ika sebagai semboyan negara.
"4 pilar ini bukan hanya untuk diketahui namun lebih dari itu harus diaplikasikan dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat," terangnya.
Dia menuturkan terdapat tantangan dalam kehidupan berbangsa yang membuat menurunnya toleransi dan munculnya potensi disintegrasi bangsa yang perlu di antisipasi.
"Kita lihat struktur problemnya, dari dulu percakapan kita tidak banyak bervariasi karena telinga kita dulu hanya dua, hari ini masing-masing bisa mengungkapkan dengan handphone melalui sosial media," ucapnya.
"Sesungguhnya ini bagian dari proses di dalam masyarakat. Kita tumbuh dengan pendidikan yang baik maka kita harus kembangkan kemampuan berpikir kritis, makin kemampuan berpikir kritisnya tinggi makin sulit ide tak masuk akal tumbuh dan ini harus diterapkan di semua sektor," pungkas Anies.
(mul/mul)
