"Kita juga hanya bisa melakukan analisa apabila itu benar, maka ini mirip dengan apa yang KPK sebut dalam Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) besutan KPK. Di mana diingatkan tentang pentingnya upaya membangun integritas (termasuk kabinet di dalamnya) melalui proses-proses rekrutmen kaderisasi menuju jenjang karir, proses kode etik atau code of conduct yang prudent sehingga framing yang tidak perlu tidak muncul," ucap Wakil Ketua KPK Saut Situmorang kepada wartawan, Senin (25/11/2019).
Meski demikian, Saut mengatakan pihaknya belum bisa memastikan kebenaran isu itu. KPK menyebut seandainya isu itu benar, maka sangat bertolak belakang dengan visi-misi Presiden Jokowi.
Untuk itu, Saut mengajak semua pihak bersama-sama mengawal kinerja Kabinet Indonesia Maju Presiden Jokowi. Hal itu dilakukan agar potensi terjadinya korupsi di Indonesia dicegah sehingga sejahtera.
"Itu sebabnya perlu dipahami adalah kewajiban kita bersama untuk mengawal rombongan kabinet kali ini. Sekecil dan sebesar apapun kompetensi kita masing-masing agar negeri ini cepat sejahtera dan memiliki daya saing karena sesungguhnya korupsi melemahkan daya saing dan menunda kesejahteraan," tuturnya.
