Soal Isu Calon Menteri Diminta Rp 500 M, KPK Bicara Pentingnya Integritas

Jakarta - Ketua PPP versi Muktamar Jakarta Humphrey Djemat melempar isu liar adanya calon menteri yang diminta menyetor Rp 500 miliar kepada sebuah partai politik agar bisa masuk kabinet Presiden Joko Widodo. KPK bicara pentingnya membangun integritas.

"Kita juga hanya bisa melakukan analisa apabila itu benar, maka ini mirip dengan apa yang KPK sebut dalam Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) besutan KPK. Di mana diingatkan tentang pentingnya upaya membangun integritas (termasuk kabinet di dalamnya) melalui proses-proses rekrutmen kaderisasi menuju jenjang karir, proses kode etik atau code of conduct yang prudent sehingga framing yang tidak perlu tidak muncul," ucap Wakil Ketua KPK Saut Situmorang kepada wartawan, Senin (25/11/2019).

Meski demikian, Saut mengatakan pihaknya belum bisa memastikan kebenaran isu itu. KPK menyebut seandainya isu itu benar, maka sangat bertolak belakang dengan visi-misi Presiden Jokowi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bisa dibayangkan apabila itu benar tentu hitung dagang bisa terjadi, kepentingan melebar di luar visi presidennya dan seterusnya," jelasnya.

Untuk itu, Saut mengajak semua pihak bersama-sama mengawal kinerja Kabinet Indonesia Maju Presiden Jokowi. Hal itu dilakukan agar potensi terjadinya korupsi di Indonesia dicegah sehingga sejahtera.

"Itu sebabnya perlu dipahami adalah kewajiban kita bersama untuk mengawal rombongan kabinet kali ini. Sekecil dan sebesar apapun kompetensi kita masing-masing agar negeri ini cepat sejahtera dan memiliki daya saing karena sesungguhnya korupsi melemahkan daya saing dan menunda kesejahteraan," tuturnya.

Isu liar itu disampaikan Humphrey dalam diskusi 'Quo Vadis Pilkada Langsung', di Kantor Formappi, Jalan Matraman, Jakarta Timur, Minggu (24/11). Humphrey mulanya berbicara soal partai politik yang melakukan politik transaksional sehingga menyandera pemimpin baru yang muncul.

"Karena andai katakan juga pilkada langsung ini dilangsungkan kehidupan partai politik kita masih juga transaksional akan menghadapi masalah yang timbul dan akan sulit muncul bibir pemimpin yang kota anggap punya integritas dan berbuat banyak untuk kesejahteraan masyarakat kita. Pemimpin yang muncul ini pasti akan tersandera oleh kepentingan partai politik tersebut," kata Humphrey.

Setelahnya, Humphrey menyebut adanya seorang profesional yang diinginkan Jokowi untuk menjadi menteri. Kandidat dari profesional itu pun lalu dilirik oleh partai politik yang bersedia 'meng-endorse-nya'. Hal itu, kata dia, mengingat adanya kendala 'alokasi parpol'.

Humphrey mengatakan endorsement tersebut tak cuma-cuma. Dia mengatakan sang calon menteri diminta berkontribusi sebesar Rp 500 miliar selama dia menjadi menteri Jokowi.

"Bahkan juga, saya sudah mendengar dari calon menteri yang sebenarnya itu pilihan dari Jokowi, dia mau di-endorse partai politik tersebut, dia tidak harus kasih uang untuk itu, tapi harus ada komitmen selama dia menjadi menteri, dia harus bisa mengkontribusi Rp 500 miliar," ujarnya.