Dia pun menganggap pemerintah tak serius memperbaiki nasib guru honorer. Menurutnya, pemerintah kerap hambat perbaikan kesejahteraan guru honorer dengan hal-hal administratif.
"Jika pemerintah serius dengan nasib guru honorer, semestinya ada prioritas. Jangan sampai, upaya para guru honorer mengubah nasib, dihambat hanya karena persyaratan administrasi dan test yang kerap bersifat formalitas, sementara negara tetap menggunakan mereka dengan kesejahteraan yang minim," kata Fadli.
Hal tersebut diungkapkan Fadli terkait rencana pemerintah mengangkat guru honorer sebagai PNS. Namun, menurut Fadli, para guru honorer yang sudah bekerja puluhan tahun tak kunjung diangkat dengan dalih syarat administrasi.
"Tahun lalu, misalnya, pemerintah menyatakan akan mengangkat minimal 110 ribu guru honorer di seluruh Indonesia setiap tahunnya. Namun sayangya, rencana tersebut tidak didukung oleh komitmen yang kuat. Bulan lalu, Menko Pembangunan dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menyatakan tahun ini sebenarnya ada kuota 156 ribu pengangkatan guru PNS. Tapi sayangnya, menurut pemerintah, kuota tersebut tak bisa dipenuhi lantaran banyak guru honorer tidak memenuhi syarat. Jika sikap seperti itu yang selalu dikedepankan, menurut saya, pemerintah memang setengah hati memperhatikan guru honorer. Kalau kuota tersedia, dan secara real tenaga guru honorer juga dibutuhkan, kenapa statusnya untuk menjadi PNS dipersulit?" ucap Fadli.
Dia menekankan pemerintas harus segera menyelesaikan masalah kesejahteraan guru honorer yang terkatung-katung. Menurutnya, negara yang abai pada nasib guru sulit untuk maju.
"Bangsa yang abai terhadap guru, pasti akan sulit maju. Karena kualitas generasi penerus salah satunya ditentukan oleh bagaimana negara tersebut mengapresiasi profesi guru. Kualitas generasi harusnya sejalan dengan upaya memprioritaskan sumber daya manusia unggulan," ucap Fadli.
(haf/tor)
