Mendagri Tito Bicara Batasan Kebebasan Berserikat-Berpendapat Ormas

Jefrie Nandy Satria - detikNews
Senin, 25 Nov 2019 14:47 WIB
Mendagri Tito Karnavian (Lamhot Aritonang/detikcom)
Mendagri Tito Karnavian (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bicara soal kebebasan berpendapat dan berserikat. Tito mengatakan kebebasan berpendapat dan berserikat tidaklah mutlak.

Hal itu disampaikan Tito dalam sambutannya di acara 'Penganugerahan Penghargaan Ormas Tahun 2019' di Hotel Kartika Chandra, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Karet, Semanggi, Jakarta Selatan, Senin (25/11/2019). Tito mengatakan ada batasan-batasan yang dimiliki dalam berpendapat dan berserikat, termasuk oleh organisasi masyarakat (ormas).

"Dalam perjalanannya, kita tentu tahu kebebasan berpendapat di muka umum atau kebebasan untuk berserikat tidak bersifat absolut, tidak mutlak," kata Tito.



Batasan-batasan tersebut salah satunya menghargai hak asasi orang lain. Kemudian, kata Tito, berpendapat ataupun berserikat juga harus menjaga ketertiban umum dan keamanan nasional.

"Artinya, ormas harus menjaga hak asasi orang lain, menghormati hak asasi orang lain. Yang kedua, ormas juga harus menjaga ketertiban umum di lingkungan publik. Ketiga, ormas harus meningkatkan etika dan norma. Keempat, ormas harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dalam konteks Indonesia adalah menjaga kesatuan dan kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu yang menjadi batasannya," ujarnya.



Jika ormas tidak menaatinya, eks Kapolri itu mengatakan ada sanksi yang menanti. Dari sanksi administratif, seperti pencabutan pendaftaran, hingga sanksi pidana.

"Ketika keluar dari itu, maka tentu akan ada sanksinya. Mulai dari sanksi administratif, pencabutan pendaftaran, misalnya, sampai ke sanksi pidana," pungkas Tito. (jef/mae)