"Kalau kita belajar dari pemilu-pemilu yang sudah kita lakukan, ini kan mendekatkan pemilih kepada pemimpinnya kalau secara langsung. Jadi tentunya kita berharap sistem pemilihan langsung ini masih tetap dipertahankan," kata Komisioner KPU Evi Novida Ginting, di Hotel Le Meridien, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2019).
Dia mengatakan KPU dalam pelaksana sebagai pelaksana UU. Oleh sebab itu, Evi mengatakan KPU bakal tetap mempersiapkan pelaksanaan Pilkada langsung selagi belum ada perubahan UU.
"KPU kan pelaksana undang-undang. Kita karena sepanjang UU masih mengatur secara langsung ya kita tentu akan mempersiapkan segala sesuatunya dengan sistem pemilu yang sama, secara langsung," ujar Evi.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian ingin ada kajian soal kedewasaan demokrasi tiap daerah jika nantinya hasil kajian akademik menunjukkan perlu adanya sistem asimetris untuk pilkada. Menurut Tito, di daerah yang dianggap mengerti demokrasi, pilkada langsung bisa diterapkan. Namun, kata Tito, lain cerita jika di daerah tersebut penduduknya belum memiliki kedewasaan demokrasi yang mumpuni.
"Tapi di daerah tertentu yang tingkat kedewasaan demokrasi rendah, itu mau berbusa-busa calon kepala daerah bicara tentang programnya, nggak didengar. Karena memang kemampuan intelektual literasi rendah, nggak nyampai," ujar Tito, Senin (18/11).
"Sehingga alternatifnya asimetris mungkin, yaitu di daerah yang Index Democratic Maturity tinggi, ini pilkada langsung. Yang rendah, maka ini mekanisme lain, apakah melalui DPD, DPRD seperti dulu. Tapi bagaimana reduce damage juga kalau problem di DPRD, bagaimana dengan independen tadi, mereka bisa terakomodir solusinya seperti apa?" ungkap Tito.
Tonton jug video Sebut Pilkada Tak Langsung Ide Gila, Formappi: Mudah Disahkan:
(eva/haf)
