Rakor BNPP, Tito Bicara Perkuat Perbatasan demi Cegah Narkoba-Terorisme

Mendagri Tito Karnavian (Matius Alfons/detikcom)

Jakarta - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengundang para camat perbatasan seluruh Indonesia untuk berkoordinasi mempercepat pembangunan di perbatasan. BNPP berharap penguatan perbatasan bisa mencegah kriminalitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menteri Dalam Negeri yang juga Ketua BNPP, Tito Karnavian, yang memberi sambutan dalam rakor BNPP bersama para camat wilayah perbatasan, awalnya mengingatkan soal visi Presiden Joko Widodo (Jokowi) memajukan Indonesia. Tito menyebut salah satu terobosan utama, yaitu membangun daerah perbatasan.

"Terobosan lainnya dari beliau adalah untuk membangun dari pinggiran memperkuat desa, desa, desa, desa, dan desa jadi titik pertumbuhan, titik pembangunan, maka beliau keluarkan dana desa, keluar lagi dana lurah, kecamatan belum nih," kata Tito saat sambutan di hadapan ratusan camat di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (25/11/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tito mengungkapkan tujuan pembangunan di wilayah perbatasan adalah mencegah terjadinya urbanisasi. Selain itu, memperkuat perbatasan bisa mencegah kriminalitas lintas negara.

"Tujuan lain membuat perbatasan ini jadi buffer zone, bumper negara kita karena perbatasan kita yang luas ini harus diperkuat. Kalau masyarakat kuat, pembangunan terjadi maka kriminalitas, kejahatan lintas batas, imigrasi gelap masuk keluar itu bisa diatasi, penyelundupan barang, narkotika juga bisa diatasi, terorisme," ucapnya.

Tito menyebut, untuk mewujudkan pembangunan, tugas BNPP adalah memperjelas garis perbatasan dan membangun pos lintas batas. Selain itu, dia meminta para camat melakukan pembangunan di perbatasan karena otoritas dan kedekatan dengan masyarakat.

"Satu tugas kita adalah untuk membuat agreement, membuat garis perbatasan ini harus jelas, termasuk dengan Timor Leste, Papua Nugini. Kedua adalah kita membuat pos lintas batas nasional, tempat resmi masuk keluarnya," ujar Tito.

"Dalam rangka pengembangan daerah perbatasan ini, kita tentu camat dan kades nggak bisa kerja sendiri, problem mungkin sumber daya, karena itu perlu ada koordinasi untuk kembangkan daerah perbatasan dengan kerja sama antara pusat dan daerah," sambungnya.

Acara rapat koordinasi pembangunan perbatasan ini dilaksanakan dari 24 hingga 27 November 2019. Rakorbangtas ini diikuti lebih dari 350 camat se-Indonesia dan beberapa Kepala Bappeda.