Bupati Madina Minta Pemprov Sumut Bereskan Tambang Terkait Limbah Merkuri

Medan - Bupati Mandailing Natal (Madina), Sumut, Dahlan Hasan Nasution meminta bantuan Pemprov Sumut dan pemerintah pusat menyelesaikan persoalan tambang emas ilegal. Tambang ilegal ini diduga menyebabkan limbah merkuri yang berdampak kepada kesehatan masyarakat.

"Kita minta bantu pemerintah provinsi dan pusat untuk menyelesaikan persoalan ini. Tambang itu menyangkut perekonomian masyarakat, jadi harus hati-hati," kata Dahlan Hasan Nasution saat dihubungi, Senin (25/11/2019).

Dahlan berharap penanganan tambang emas ilegal mendapat bantuan dari pemerintah pusat. Alasannya, Dahlan khawatir terjadi gejolak di masyarakat terkait tambang emas ilegal tersebut.

Baca juga: Polisi Tindaklanjuti Kasus Merkuri di Sumut yang Buat 12 Anak Lahir Cacat

Namun, Pemkab Madina ditegaskan Dahlan sudah mengeluarkan surat edaran untuk menghentikan proses penambangan.

"Kita juga sudah surati masyarakat dan koordinasi dengan kepolisian, tinggal nunggu tim dari provinsi dan pusat datang. Ini kita terus cari solusi, karena menyangkut perut dan sekolah anak," ujar dia.

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi sebelumnya meminta agar masyarakat untuk menghentikan aktivitas penambangan.

Baca juga: Gubernur Sumut: 12 Anak Cacat Lahir karena Merkuri dari Tambang Emas Liar

"Saya perintahkan untuk berhenti. Tambang emas ilegal. Ini harus kita rapikan, harus dengan segera, sehingga rakyat terselamatkan," kata Edy, Selasa (19/11).

Edy mengatakan merkuri yang bersumber dari pertambangan emas ilegal. Limbah merkuri ini mengalir langsung ke sungai dan bersentuhan dengan masyarakat.

"Saya sudah bentuk tim. Merkuri itu berbahaya. Anak-anak kita sudah 12 orang seperti itu, dalam tahun ini saja," kata Edy.




Tonton juga video Penjelasan Bupati yang Mundur Karena Jokowi Kalah di Daerahnya:

[Gambas:Video 20detik]

(fdn/fdn)