"Belanja Alutsista juga akan diarahkan untuk perimbangan kekuatan pertahanan khususnya kapal-kapal perang Angkatan Laut, Pesawat tempur Angkatan Udara dan darat, jadi keliru bila ada yang menilai perspektif dan program Menteri Pertahanan bias Angkatan Darat," ujar Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga, Dahnil Anzar Simanjuntak kepada wartawan, Senin (25/11/2019).
Dahnil mengatakan Prabowo akan terus meningkatkan kondisi dan modernisasi alutsista. Prabowo pun telah melakukan pendataan terkait spesifikasi belanja alutsista yang akan dilakukan pada tahun 2020 nanti. Sehingga alokasi anggaran untuk belanja alutsista dapat terserap dengan baik dan tepat sasaran.
"Menhan paham betul bahwa kondisi alutsista yang sudah baik harus ditingkatkan terus dan dimodernisasi tanpa henti, baik angkatan laut, udara, maupun angkatan darat. Oleh sebab itu, beliau melakukan review secara langsung terkait harga dan spesifikasi belanja-belanja alutsista yang sudah dialokasi pada tahun 2019 dan riview alokasi 2020 agar tepat sasaran, ekonomis, efisien dan efektif, agar mampu memberikan efek positif memperkuat pertahanan dan bebas kebocoran serta perburuan rente," kata dia.
Simak juga video Survei IPO: Prabowo Layak Jadi Menhan, Tito Tak Layak Jadi Mendagri:
Dahnil juga mengatakan Prabowo selalu memegang komitmennya sebagai pembantu Presiden Jokowi dalam bidang pertahanan. Dia mengatakan, Ketum Gerindra itu selalu memperingatkan pihaknya supaya tidak main-main dengan pertahanan dan kedaulatan NKRI.
"Sejak awal duduk sebagai Menteri Pertahanan Pak Prabowo Subianto sudah memperingatkan semua pihak di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan, jangan main-main dengan pertahanan dan kedaulatan negara," ucapnya.
Dahnil menambahkan bahwa Prabowo senantiasa mengingatkan jajarannya untuk tidak terlibat dalam korupsi dan kebocoran anggaran. Dia menekankan bahwa belanja pertahanan harus tepat guna.
"Oleh sebab itu melanjutkan perintah Presiden Joko Widodo, Menteri Pertahanan Prabowo memperingatkan semua pihak untuk tidak terlibat dalam praktik rente disektor pertahanan, tidak boleh ada kebocoran di belanja alutsista dan hak-hak kesejahteraan prajurit TNI. Belanja pertahanan harus digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan menjaga kedaulatan NKRI dengan minimalisasi kebocoran," kata dia. (lir/zap)
