Humphrey Djemat: Kalau Pilkada Tak Langsung, Make Barang Busuk Lagi

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah melakukan kajian terkait pelaksanaan pilkada langsung. Kemendagri menilai efek pilkada langsung adalah terjeratnya kepala daerah pada kasus korupsi karena ongkos politik yang mahal.

Baca juga: Jabar Siap Helat Pilkada Serentak 2020 di 8 Daerah

"Karena faktanya dari sejak melaksanakan pilkada langsung, ada 300 sekian kepala daerah yang bermasalah secara hukum. Kasus-kasus korupsi," kata Kapuspen Kemendagri Bahtiar usai acara Santri Award di Perpusnas, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (21/11).
(rfs/rvk)