"Jadi kalau sudah dicoba, sekarang kemudian di lakukan dengan cara pilkada langsung, mau kembali lagi, ya namanya make barang busuk lagi sebenarnya. Malah bisa lebih parah lagi sebenarnya untuk itu," kata Humphrey dalam diskusi 'Quo Vadis Pilkada Langsung' di Kantor Formappi, Jalan Matraman, Jakarta Timur, Minggu (24/11/2019).
Menurut Humphrey, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan sistem pilkada langsung pada saat ini adalah pembenahan. Dia mengatakan kekurangan tersebut ada pada penegakan hukum.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya setuju tadi Pak (Eks Komisioner KPU, Hadar Nafis) Gumay bilang, sebaiknya memang dibenahi kekurangan-kekurangan yang ada itu. Terutama kelemahan di Indonesia ini kan di law enforcement ya, lemahnya di situ sehingga ini bisa katakanlah ya tidak sesuatu yang memang kelihatan pembenahan dari suatu sistem karena itu akan terjadi berulang-ulang," ujarnya.
Selain itu, Humphrey menyoroti titik krusial pilkada langsung ada pada partai politik. Menurutnya, mahar politik ke partailah yang membuat calon kepala daerah mengeluarkan banyak uang.
"Yang saya soroti sebenarnya adalah persoalan yang krusial itu adalah di partai politik, baik yang di langsung maupun tidak langsung. Karena semuanya itu kan muncul dari partai politik, partai politik itu kan kalau mengenai soal katakanlah mahar transaksional itu sudah jadi rahasia umum, bahkan kemungkinan lebih besar maharnya daripada kepentingan calon tersebut dalam mendekati masyarakat melibatkan dry cost yang harus dikeluarkan," imbuhnya.
Tonton juga Suharso soal Kemungkinan Islah dengan Kubu Humphrey: Tak Ada Masalah :
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini