Soal Penilaian terhadap Menteri, Mardani: Beri Kesempatan 100 Hari

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai Indonesia Political Opinion terlalu cepat mengadakan survei. Lebih baik, survei dilakukan setelah 100 hari Kabinet Indonesia Maju bekerja.

"Menurut saya kan biasanya nunggu 100 hari. Karena 100 hari orang bisa nilai. Kalau saya ditanya, jangan suuzan, beri kesempatan, 100 hari kita akan nilai. Seratus hari wajar orang ketahuan kinerjanya. Kalau sekarang ada yang memuji ada yang sangsi. Tidak terlalu pas. Karena belum, baru sebulan. Usul saya, nanti saja biar valid," ucap Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera saat dihubungi detikcom, Sabtu (24/11/2019).

Menurut Mardani, diperlukan juga beberapa survei dari lembaga lain sebagai pembanding. Keberadaan hasil survei dianggap Mardani wajar di era demokrasi.

"Di era demokrasi akan ada yang seperti ini, di ruang publik, pasti punya referensi, saya menunggu ada LSI atau Charta Politika yang membuat begini untuk dibandingkan. Tapi mungkin di 100 hari terlihat, biasanya ada survei mana menteri yang sudah memenuhi ekspektasi publik, mana yang belum," kata Mardani.

Meski begitu, Mardani menghargai survei yang sudah dilakukan oleh Indonesia Political Opinion. Hasil survei bisa memberikan gambaran baik kepada Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan ataupun Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan.

"Pertama, tentu Indonesian Political Opinion, mestinya sudah melalui mekanisme survei solid. Mulai jumlah sampling sampai margin error. Kalau dipenuhi dan Pak Prabowo bagus, walaupun tetap saya menilai banyak juga pendukung Pak Prabowo yang masih menyayangkan. Masukan kepada Mas Edhy agar bisa bekerja sesuai ekspektasi publik," ucap Mardani.

Sebelumnya, Indonesia Political Opinion melakukan survei untuk mengetahui tokoh yang paling sesuai menempati pos kementerian. Hasilnya, Prabowo Subianto dinilai yang paling sesuai menjabat Menhan dengan tingkat kepercayaan publik mencapai 24,3%.

"Kepercayaan publik terkait dengan tokoh yang ditempatkan di kabinet, yang mendapat perolehan kepercayaan tertinggi adalah Prabowo Subianto. Artinya apa, Prabowo Subianto dianggap sesuai dengan Kementerian Pertahanan," ujar Direktur Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah Putra dalam diskusi Polemik dengan tema 'Efek Milenial di Lingkaran Istana' di Hotel Ibis Tamarin, Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (23/11).

Survei dilakukan pada akhir 30 Oktober hingga 2 November 2019, dengan jumlah responden 800 orang yang tersebar di 27 provinsi. Metode wawancara menggunakan kuesioner dengan margin of error sekitar 4,5 persen. Pertanyaan yang diberikan terkait apakah tokoh dalam kabinet Jokowi dirasa sesuai dengan kementeriannya.

Sementara itu, menurut survei, jabatan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang diisi Tito Karnavian dianggap paling tidak sesuai. Disusul dengan Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dengan persentase 0,7%.

"Paling kecil kepercayaannya terhadap menteri yang menduduki posisinya adalah Bapak Tito Karnavian sebanyak 1,0%, kemudian lebih rendah lagi adalah Pak Edhy Prabowo 0,7%," kata Dedi.