detikNews
Jumat 22 November 2019, 20:24 WIB

Terancam Sanksi Bila APBD 2020 Molor, DPRD DKI: Dulu Juga Pernah Tak Digaji

Dwi Andayani - detikNews
Terancam Sanksi Bila APBD 2020 Molor, DPRD DKI: Dulu Juga Pernah Tak Digaji Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik (Dwi Andayani/detikcom)
Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menganggap tidak disiplin bila penetapan APBD 2020 molor dan terancam mendapatkan sanksi. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik menyebut tak ada masalah diberi sanksi.

"Ya nggak masalah kalau mau diterapkan sanksi, terapkan saja," ujar Taufik saat dihubungi, Jumat (22/11/2019).


Taufik mengatakan DPRD pernah tidak menerima gaji karena keterlambatan APBD. Menurutnya, hal ini terjadi pada APBD dengan menggunakan Pergub pada 2015.

"Nggak masalah, dulu kan pernah juga kita, periode lalu kan pernah," kata Taufik

"Iya waktu ABPD pakai pergub, kan kita nggak gajian juga," sambungnya.

Menurut Taufik, gaji yang tidak dibayarkan selama 6 bulan tersebut akan dirapel. Karena itu, menurutnya, tak ada masalah tidak menerima gaji.

"Ya nggak gajian nggak apa-apa, kan nanti dirapel. Kayanya gitu, dulu kayanya gitu deh, nggak ada masalah itu menurut saya," tuturnya.


Sebelumnya, Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin mengatakan terdapat beberapa sanksi yang bisa diberikan bila APBD tidak ditetapkan sesuai waktu. Menurutnya, salah satu contohnya tidak diberikannya insentif atau gaji.

"Implikasinya misalnya yang mungkin daerah yang selama ini terima dana insentif daerah itu, kalau terlambat APBD-nya, bisa putus itu tidak menerima lagi. Contohnya bagi daerah yang selama ini terima dana insentif, karena mungkin dengan ketidaktepatan menetapkan APBD, itu bisa hilang insentifnya," tuturnya saat dihubungi, Jumat (22/11/2019).

Dia mengatakan sanksi tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggara pemerintah daerah. Menurutnya, sebelum sanksi ditetapkan, dilakukan evaluasi untuk mengetahui penyebab keterlambatan.

Penjelasan sanksi juga terdapat pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 312 ayat (2). DPRD dan kepala daerah, dalam hal ini Gubernur Anies Baswedan, yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun, maka dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama enam bulan.



Simak Video "Blak-blakan William Aditya: Transparansi Harga Mati"


[Gambas:Video 20detik]


(dwia/idh)


Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com