Desak Fatwa soal Kasus Sukmawati, Korlabi Sambangi Kantor MUI

Jakarta - Koordinator Bela Islam (Korlabi) mendatangi kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) sore ini. Kedatangan Korlabi itu untuk meminta MUI mengeluarkan fatwa terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan Sukmawati Soekarnoputri.

"Jadi persoalan seriusnya adalah kita mematuhi etika prosedur ke MUI ini, supaya MUI berbicara secara kapasitasnya untuk bisa keluarkan fatwa," ujar Ketua Dewan Pembina Korlabi Eggi Sudjana di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2019).

Baca juga: Pengacara: Proses Hukum Sedang Jalan, Jangan Dramatisir 'Ahok-kan' Sukmawati

Eggi mengatakan, sejatinya fatwa MUI tak diperlukan dalam kasus ini. Sebab, menurut dia, pernyataan Sukmawati yang membandingkan Nabi Muhammad SAW dengan Soekarno sudah dapat dijerat secara hukum pidana.

"Secara ilmu hukum pidana sebenarnya tidak perlu (fatwa MUI), karena pasalnya sudah jelas 156a KUHP unsur-unsur terkait dengan penistaan agama sudah termasuk. Contoh secara Yurisprudensi Ahok misalnya dia cuma mengatakan tentang jangan mau dibohongi oleh Al Maidah ayat 5, itu aja masih bisa debatable kalau misal mau didebatkan, tapi kena hukuman," katanya.