.webp)
"Itu masih wacana terbuka. Publik masih bisa mendiskusikan dan mengkaji lebih dalam. Akademisi di perguruan tinggi pun diundang untuk memberikan masukan. Sebagai wacana, silahkan saja didiskusikan. Itu kan bisa menjadi bagian dari kajian akademik. Soal diterapkan atau tidak, nanti dulu. Yang penting, wacananya sudah dibuka sedemikian rupa," kata Wasekjen PAN, Saleh Daulay, kepada wartawan, Kamis (21/11/2019) malam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Walau demikian, saya pesimis bahwa wacana masa jabatan presiden ini akan dibahas dalam amandemen terbatas UUD 1945. Sebab, jika masa jabatan ini diungkit, bisa jadi hal-hal besar lainnya akan diungkit juga. Akibatnya, amandemennya bisa jadi tidak terbatas," ujarnya.
Dia menyarankan pembahasan soal batasan amandemen harusnya dibahas terlebih dulu sebelum memunculkan wacana perubahan masa jabatan presiden. Sebab bisa saja wacana itu sia-sia jika batasan amandemen belum ditentukan.
"Kalau mau amandemen terbatas, ya fokus dulu untuk membicarakan batasannya. Mulainya dari batasan itu. Setelah itu baru bicara hal teknis lainnya. Kalau sekarang dibicarakan soal masa jabatan presiden, ternyata dalam batasan yang disepakati nanti hal itu tidak termasuk, berarti tidak aplikatif. Akhirnya tetap tinggal sebagai wacana saja," ucapnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Arsul Sani mengungkapkan ada usulan perubahan terkait masa jabatan presiden. Masa jabatan presiden diusulkan berubah menjadi satu kali saja atau bahkan tiga kali masa jabatan.
Arsul awalnya meminta agar usulan perubahan masa jabatan itu tidak disikapi berlebihan. Arsul pun menjelaskan soal dua kali masa jabatan presiden.
"Hanya kalau yang sekarang itu dua kalinya dua kali saklek gitu kan. Artinya kalau dulu 'dapat dipilih kembali' itu kan maknanya dua kali juga sebelum ini. Tapi kan terus-terusan, kalau ini kan hanya dapat dipilih satu kali masa jabatan lagi. Kemudian ada yang diusulkan menjadi tiga kali (masa jabatan)," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2019).
Halaman 2 dari 2
