2019/11/21 19:22:12 WIB
Kemenhub soal Skuter Listrik: Kesepakatannya Hanya Bisa Dipakai di GBK
Halaman 1 dari 2
Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi. (Jefrie/detikcom)
Jakarta -
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) masih menunggu peraturan Gubernur DKI soal penggunaan skuter listrik. Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan penggunaan skuter listrik akan dibatasi hanya di kawasan Gelora Bung Karno (GBK).
"Nah sekarang ini lagi transisi sambil menunggu peraturan gubernur, kesepakatan dengan pihak Grab hanya bisa digunakan di GBK, wilayah tertentu saja di GBK. Sekarang sudah tidak ada lagi," kata Budi di kantor Kemenhub, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2019).
"Kesepakatan kemarin sama Dishub digunakan di GBK. Belum (boleh di jalur sepeda)," sambungnya.
Budi mengatakan tengah membuat peraturan tentang penggunaan skuter listrik. Dia menyebut peraturan tersebut akan mengatur beberapa hal, salah satunya soal kecepatan.
"Tapi saya sudah mengeluarkan surat edaran minggu ini mungkin saya keluarkan surat edaran menyangkut masalah bagaimana tata caranya, bagaimana kemudian menyangkut usianya, kemudian kecepatan dan sebagainya, akan saya keluarkan surat edaran. Tapi nanti berikutnya saya sedang merancang Peraturan Menteri Perhubungan. Sebelum nanti dalam regulasi Undang-Undang 22 untuk menyangkut masalah skuter listrik ini," sambungnya.
"Nah sekarang ini lagi transisi sambil menunggu peraturan gubernur, kesepakatan dengan pihak Grab hanya bisa digunakan di GBK, wilayah tertentu saja di GBK. Sekarang sudah tidak ada lagi," kata Budi di kantor Kemenhub, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2019).
"Kesepakatan kemarin sama Dishub digunakan di GBK. Belum (boleh di jalur sepeda)," sambungnya.
Budi mengatakan tengah membuat peraturan tentang penggunaan skuter listrik. Dia menyebut peraturan tersebut akan mengatur beberapa hal, salah satunya soal kecepatan.
"Tapi saya sudah mengeluarkan surat edaran minggu ini mungkin saya keluarkan surat edaran menyangkut masalah bagaimana tata caranya, bagaimana kemudian menyangkut usianya, kemudian kecepatan dan sebagainya, akan saya keluarkan surat edaran. Tapi nanti berikutnya saya sedang merancang Peraturan Menteri Perhubungan. Sebelum nanti dalam regulasi Undang-Undang 22 untuk menyangkut masalah skuter listrik ini," sambungnya.
