Jakarta - Pimpinan Komisi III DPR mengusulkan pembentukan panitia kerja (panja) pemberantasan narkoba. Usulan pembentukan panja mengemuka karena penyalahgunaan obat terlarang itu dinilai semakin masif di masyarakat.

"Jadi kita ingin panja bersama-sama dengan BNN dan lembaga lainnya yang memang memiliki tupoksi untuk melakukan pemberantasan narkoba bersama-sama. Karena kita seperti berada di labirin yang nggak tahu jalan keluarnya," kata Wakil Ketua Komisi III Mulfachri Harahap dalam rapat bersama BNN di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Usulan pembentukan panja itu nantinya akan dibawa ke rapat pleno Komisi III untuk pengambilan keputusan. Mulfachri berharap panja pemberantasan narkoba bisa segera terbentuk.

"Berangkat dari keprihatinan itu saya kira memang tidak terlalu berlebihan rapat ini untuk memutuskan segera membuat panja. Nanti mekanismenya kita akan minta persetujuan dalam rapat pleno Komisi III, dan insyaallah dukungan-dukungan teman-teman lain di Komisi III dapat kita peroleh dan dalam waktu singkat bisa segera membentuk panja," ujar Mulfahcri.

Menurut Mulfachri, panja akan bekerja secara simultan. Ia ingin dengan terbentuknya panja itu bisa membantu BNN dalam kerja-kerja pemberantasan narkoba.

"Nanti panja akan bekerja secara simultan, bisa enam bulan, bisa satu tahun. Yang terpenting adalah output dari panja itu yaitu bisa membantu aparat BNN dan lembaga lainnya yang memiliki tupoksi pemberantasan narkotika memiliki peta jalan untuk melakukan tugas secara maksimal sehingga kita tak lagi berdebat selama ini," ucapnya.

Kepala BNN Heru Winarko mendukung usulan panja yang dilontarkan Komisi III. Menurutnya, keberadaan panja bisa memperkuat fungsi pengawasan.

"Kalau panja itu mendukung, karena akan memperkuat kita yang mem-plot kita, misalnya kerja sama kita di dalam penanganan di lapas. Itu tentu kalau ada dari ini bisa akan memperkuat kita bagaimana untuk pengawasan lebih ketat gitu," ujar Heru. (azr/fdn)