detikNews
Kamis 21 November 2019, 19:04 WIB

Terkait Regulasi Vape, Asosiasi Minta Pemerintah Belajar dari Inggris

Angga Laraspati - detikNews
Terkait Regulasi Vape, Asosiasi Minta Pemerintah Belajar dari Inggris Foto: Shutterstock
Jakarta - Wacana pemerintah ingin membuat regulasi terkait rokok elektrik mendapatkan masukan dari berbagai asosiasi. Mereka meminta pemerintah belajar terlebih dulu dari Inggris sebelum membuat regulasi tersebut.

Rokok elektrik baru-baru ini memang jadi bahan hangat untuk diperbincangkan, terutama di Indonesia. Hal ini terkait dengan adanya dua sisi yang merasakan bahwa keberadaan rokok elektrik dapat mengurangi jumlah perokok. Sisi yang lain menganggap bahwa rokok elektrik sama berbahayanya dengan rokok tembakau.

Pemerintah pun mulai mengkaji sebuah regulasi untuk pelarangan rokok elektrik di Indonesia. Namun Penasihat Asosiasi Vapers Indonesia (AVI), Dimasz Jeremia, mengatakan pelarangan rokok elektrik di Indonesia bukannya menghentikan peredaran rokok elektrik, dan justru permintaan akan rokok elektrik akan tetap ada.


Hal ini akan menjadi ladang subur bagi pasar black market di Indonesia. Dimasz juga mengatakan asosiasinya siap mendukung pemerintah dalam membuat regulasi yang memiliki dampak positif dalam jangka panjang.

"Jalan keluar dari permasalahan ini adalah menciptakan iklim coexist. Di mana Pemerintah bersama-sama dengan seluruh stakeholder vaping di Indonesia, termasuk AVI dan teman-teman asosiasi lain, bersama-sama saling membangun, diatur, ditata, dimonitor, dan dikembangkan bersama-sama," ujar Dimasz dalam keterangan tertulis, Selasa (19/11/2019).

Dukungan untuk membuat regulasi yang lebih mendalam juga datang dari Aliansi Pengusaha Penghantar Nikotin Elektronik Indonesia (Appnindo). Ketua Umum Appnindo Syaiful Hayat mengatakan bahwa mereka siap untuk mendukung regulasi, dengan mengatakan bahwa pemerintah harus belajar dari Inggris sebelum membuat regulasi tersebut.

"Pemerintah sebaiknya juga melihat ada rekam jejak di Inggris di mana vape dinilai bisa menurunkan angka prevalensi perokok," ujar Syaiful.


Di Inggris, vape dinilai sudah menurunkan angka prevalensi perokok itu sendiri. Bahkan ada dua rumah sakit di Inggris yang membuka toko vape di rumah sakitnya guna menurunkan prevalensi merokok. Sebagian pakar kesehatan di Inggris mengatakan setidaknya sebagian dari keberhasilan ini adalah karena produk-produk vape diatur oleh pemerintah Inggris. Pengemasan dan iklan dibatasi dengan ketat, tidak ada label yang cerah, berwarna-warni atau mempunyai kampanye media ramah anak dan konten nikotin yang ada ditutup.

Karenanya asosiasi vape di Indonesia menginginkan pemerintah membuat sebuah regulasi yang bisa mengatur vape, bukan regulasi untuk melarang keberadaan vape di Indonesia. Untuk itu Paguyuban Asosiasi Vape Nasional mengajak pemerintah untuk duduk bersama membahas regulasi ini yang telah melalui kajian holistik dengan mempertimbangkan segala sebab dan akibat.
(prf/ega)


Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com