Sekda DKI Jelaskan Pemicu Rencana Anggaran 2020 Defisit Rp 10 T

Foto: Sekda DKI Saefullah. (Zhacky-detikcom)

Jakarta - Rencana anggaran DKI Jakarta 2020 masih mengalami defisit Rp 10 triliun meski Pemprov DKI sudah melakukan penyisiran dan mengurangi anggaran yang dianggap tidak penting alias efisiensi. Mengapa defisit rencana anggaran masih terjadi?

"Saya rasa itu dinamika pembahasan, itu biasa. Naik turun, prioritas tidak prioritas, itu hal biasa," ucap Sekda DKI Saefullah di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta (21/11/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pemprov DKI mengajukan rencana KUA-PPAS pada Juli 2019 senilai Rp 95,9 triliun. Lalu, pada Oktober, Pemprov menyampaikan ada penurunan rencana menjadi Rp 89,4 triliun.

Setelah dihitung lagi, rencana KUA-PPAS hasil pembahasan komisi masih tinggi. Sementara, rencana pendapatan DKI Jakarta berada di nilai Rp 87 triliun.

"Jadi rencana pendapatan kita di 2020 yang akan datang tadi berdasarkan rapat-rapat komisi itu terungkap angka Rp 97 triliun. Tapi kemampuan keuangan daerah kita, setelah kita hitung, itu ada di Rp 87 triliun sekian. Jadi masih ada selisih Rp 10 triliun," ucap Saefullah.

Saefullah menyebut salah satu pemicu defisit rencana anggaran adalah banyaknya program yang direncanakan. Namun ternyata, berdasarkan perhitungan yang dilakukan kemampuan keuangan masih belum mencukupi.

"Hitungan kami di eksekutif akan kemampuan keuangan kan pada akhirnya jatuhnya kemampuan keuangan. Program boleh banyak angan-angan boleh banyak rencana boleh banyak, tapi pada akhirnya adalah kata kuncinya kemampuan," ucap Anies.

Sebelumnya, Saefullah mengatakan Pemprov DKI berorientasi pada kegiatan yang punya dampak langsung ke masyarakat. Perjalanan dinas hingga konsumsi rapat bakal dikurangi.

"Jadi orientasinya adalah kegiatan yang punya dampak langsung ke masyarakat dipertahankan. Untuk urusan wajib, pendidikan, kesehatan, infrastruktur kota kan harus jalan terus. Kemudian perjalanan dinas jangan terlalu sering, jangan terlalu banyak," ucap Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (24/10).

"Ya itu (soal konsumsi dan alat tulis kantor) kita minta sisir. Yang betul-betul penting saja. Juga demi kesehatan semuanya, ya kesehatan kita. Ada konsumsi kan kita juga jarang-jarang makan," ujar Saefullah.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga pernah meminta anak buahnya menyisir ulang rencana anggaran 2020. Hal itu agar dilakukan agar tak ada pengeluaran yang tidak perlu.

"Jangan ada pengeluaran yang tidak perlu. Kalau tidak perlu, ya nggak usah dikeluarkan. Diberikan kepada tempat lain yang lebih penting," ujar Anies usai memberikan pengarahan rencana Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (23/10).