DPR Apresiasi Pemerintah RI yang Kecam Sikap AS soal Permukiman Israel

Mardani Ali Sera (Foto: Ari Saputra-detikcom)

Jakarta - Pemerintah Indonesia mengecam pernyataan Amerika Serikat (AS) yang tak lagi menganggap pembangunan permukiman Yahudi di wilayah Palestina ilegal. Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, mengapresiasi sikap pemerintah.

"Saya mengapresiasi Kiai Ma'ruf dan Ibu Menlu yang menolak pernyataan AS karena mendukung Yahudi Israel yang terus membangun pemukiman ilegal di wilayah Palestina. Kecaman ini datang tidak dari Indonesia saja tapi Uni Eropa juga," kata Mardani kepada wartawan, Kamis (21/11/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mardani juga mengecam sikap AS yang justru semakin memperkeruh konflik Palestina-Israel. Padahal, kata dia, sudah ada resolusi PBB yang telah disepakati perihal permasalahan tersebut.

"Semenjak tahun 2016, Presiden Trump semakin nampak tidak pernah menginginkan penyelesaian konflik Palestina-Israel padahal sudah ada resolusi PBB tentang two state solution yang telah di sepakati," ujarnya.

Kendati demikian, Ketua DPP PKS itu tak kaget dengan pernyataan AS tersebut. Mengingat sebelumnya, Presiden AS Donald Trump dengan sengaja membuka secara resmi kedutaan besar negara AS untuk Israel di Yerusalem.

"AS selalu konsisten untuk tidak konsisten dalam kebijakan luar negerinya, terutama yang terkait masalah konflik timur tengah seperti antara Palestina-Israel padahal jelas melanggar hukum internasional," ucap Mardani.

Mardani pun mengajak seluruh senator dan parlemen di dunia untuk mengecam sikap AS tersebut. Apalagi, menurut dia, sikap AS tersebut meretakkan solusi damai Palestina-Israel yang terus di gagas selama ini.

"Saya mengajak seluruh Parlemen di dunia untuk peduli masalah penjajahan di tanah Palestina oleh Israel yang di dukung oleh AS. Pemerintah AS tidak konsisten dan membuat 'fractured' solusi damai antar keduanya," katanya.

Sebelumnya, Menlu Retno Marsudi sudah memberikan sikap terkait pernyataan AS. Indonesia menentang pernyataan tersebut.

"Bahwa Indonesia menolak secara tegas pernyataan yang mengatakan pembangunan permukiman ilegal Israel di Tepi Barat tidak bertentangan dengan hukum internasional," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di kantor Presiden, Jakarta Pusat.

Pernyataan yang sama juga disampaikan Wapres Ma'ruf Amin. Ma'ruf menegaskan posisi Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina.

"Indonesia sudah tegas mendukung kemerdekaan Palestina. Karena itu, penyelesaian harus menyeluruh. Kembali pada resolusi PBB tentang two state solution. Penyelesaian dua negara supaya ini selesai sehingga tidak terus kemudian kesepakatan-kesepakatan yang sudah dicapai seharusnya tidak lagi dilanggar," kata Ma'ruf Amin di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (20/11).