DPRD Pertanyakan Besaran PAD Kota Bekasi ke Kepala Bapenda

Bekasi - Komisi III DPRD Kota Bekasi beberapa waktu lalu memanggil Kepala Bapenda Bekasi Aan Suhanda. Dalam pemanggilan itu, DPRD Bekasi menanyakan soal pendapatan anggaran daerah (PAD) Bekasi.

"Tugas kami adalah meminta data-data yang memang berapa sih total surat SP (Surat Penugasan) yang dikeluarkan oleh Kepala Bapenda selama 1 tahun itu. Kedua, kita minta juga laporan untuk masalah apakah betul PAD-nya itu Rp 1,2 M atau lebih dari 1,2 M," ujar Ketua Komisi III DPRD Bekasi Abdul Muin kepada detikcom, Rabu (20/11/2019).

Selain menanyakan soal PAD Kota Bekasi, anggota Dewan mencecar Aan soal penerbitan Surat Perintah Tugas (SPT) yang dikeluarkan Bapenda dalam hal pengelolaan parkir minimarket.

"Masalah terkait yang lagi viral itu kemarin kita minta masalah surat tugas yang selama ini dikeluarkan yang kurang-lebih 1 tahun. Pertama kan SP (SPT, red) itu hanya berbentuk perorangan, kalau toh di dalamnya ada ormas dan semacamnya itu beda lagi," lanjut Abdul Muin.

Bapenda Bekasi sendiri menarik pajak parkir minimarket berdasarkan surat Keputusan Wali Kota. Dalam kesempatan pemanggilan itu, Aan Suhanda juga ditanya apakah hasil pungutan pajak parkir itu masuk ke kas daerah.

Baca juga: Kepala Bapenda Bekasi Dipanggil DPRD Terkait Retribusi Parkir Minimarket