Wapres Ma'ruf soal Permukiman Israel Tak Lagi Ilegal: RI Dukung Palestina

Wapres Ma'ruf soal Permukiman Israel Tak Lagi Ilegal: RI Dukung Palestina

Muhammad Fida Ul Haq - detikNews
Rabu, 20 Nov 2019 15:57 WIB
Wapres Maruf Amin (Rengga Sancaya/detikcom)
Wapres Ma'ruf Amin (Rengga Sancaya/detikcom)
Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyayangkan penyataan Amerika Serikat (AS) mengenai pembangunan permukiman Yahudi yang tidak lagi ilegal dibangun di wilayah Palestina. Ma'ruf menegaskan posisi Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina.

"Indonesia sudah tegas mendukung kemerdekaan Palestina. Karena itu, penyelesaian harus menyeluruh. Kembali pada resolusi PBB tentang two state solution. Penyelesaian dua negara supaya ini selesai sehingga tidak terus kemudian kesepakatan-kesepakatan yang sudah dicapai seharusnya tidak lagi dilanggar," kata Ma'ruf Amin di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2019).

Sementara itu, Menlu Retno Marsudi sudah memberikan sikap terkait pernyataan AS. Indonesia menentang pernyataan tersebut.

"Bahwa Indonesia menolak secara tegas pernyataan yang mengatakan pembangunan permukiman ilegal Israel di Tepi Barat tidak bertentangan dengan hukum internasional," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di kantor Presiden, Jakarta Pusat.

Indonesia mengatakan pernyataan AS bertentangan dengan hukum internasional. Indonesia, kata Retno, menentang Israel yang membangun permukiman ilegal di Palestina.
"Pernyataan ini secara jelas bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi DK PBB yang terkait. Indonesia secara tegas menentang tindakan Israel membangun permukiman ilegal di wilayah Palestina," ujar Retno.

Seperti dilansir AFP dan CNN, Selasa (19/11), posisi terbaru AS yang semakin condong mendukung Israel itu diumumkan oleh Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada Senin (18/11) waktu setempat. Pengumuman ini menempatkan pemerintahan Presiden Donald Trump dalam posisi tidak bersahabat dengan banyak negara, juga bertentangan dengan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pompeo merujuk pada penilaian Presiden Reagan pada 1981 bahwa permukiman Yahudi di wilayah Palestina tidak 'secara inheren ilegal'.

"Setelah mempelajari secara hati-hati seluruh sisi perdebatan hukum, pemerintahan ini setuju dengan Presiden (Ronald) Reagan. Pembangunan permukiman sipil Israel di Tepi Barat bukanlah, pada hakikatnya, inkonsisten dengan hukum internasional," ucap Pompeo dalam pengumumannya.




Tonton juga video Wartawan Palestina Jadi Sasaran Kekerasan Tentara Israel:

[Gambas:Video 20detik]



(fdu/dhn)