Ma'ruf soal Wacana Evaluasi Pilkada Langsung: Biar Nanti Dibicarakan DPR

Ma'ruf soal Wacana Evaluasi Pilkada Langsung: Biar Nanti Dibicarakan DPR

Muhammad Fida Ul Haq - detikNews
Rabu, 20 Nov 2019 15:40 WIB
Ma'ruf Amin (Foto: Puspen Kemendagri/detikcom)
Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyerahkan wacana evaluasi pilkada langsung kepada DPR dan publik. Menurutnya, ada cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi dampak kurang baik dari pilkada langsung.

"Saya kira biar saja nanti berkembang akan dibicarakan oleh DPR dan mendengarkan pendapat publik, mana nanti yang terbaik. Mungkin ada cara-cara apakah bisa langsung tapi mengurangi dampak, atau memang diubah tidak langsung lagi karena dampak tidak bisa dihilangkan," kata Ma'ruf di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2019).



Ma'ruf mengakui sistem yang ada saat ini tidak sempurna. Namun dia mengingatkan pilkada secara langsung merupakan aspirasi saat memasuki zaman reformasi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya saya kira sistem itu tidak bisa sempurna. Dulu lewat DPR dianggap kurang demokratis, reformasi minta langsung," jelasnya.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian ingin ada kajian soal kedewasaan demokrasi tiap daerah jika nantinya hasil kajian akademik menunjukkan perlu adanya sistem asimetris untuk pilkada. Menurut Tito, di daerah yang dianggap mengerti demokrasi, pilkada langsung bisa diterapkan.



Namun, kata Tito, lain cerita jika di daerah tersebut penduduknya belum memiliki kedewasaan demokrasi yang mumpuni. Dia mengatakan perlu ada pembahasan lebih lanjut terkait persoalan pilkada.

"Tapi di daerah tertentu yang tingkat kedewasaan demokrasi rendah, itu mau berbusa-busa calon kepala daerah bicara tentang programnya, nggak didengar. Karena memang kemampuan intelektual literasi rendah, nggak nyampai," ujar Tito, Senin (18/11).

"Sehingga alternatifnya asimetris mungkin, yaitu di daerah yang Index Democratic Maturity tinggi, ini pilkada langsung. Yang rendah, maka ini mekanisme lain, apakah melalui DPD, DPRD seperti dulu. Tapi bagaimana reduce damage juga kalau problem di DPRD, bagaimana dengan independen tadi, mereka bisa terakomodasi solusinya seperti apa?" sambung Tito.



Simak juga video PKS-Berkarya bicara koalisi di Pilkada 2020:

[Gambas:Video 20detik]




(fdu/haf)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads