ORI Harap Mendikbud Nadiem Responsif Jika Ada Temuan Masalah di Dikti

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim (Foto: Lamhot Aritonang/detikcom)

Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia menaruh harapan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim. Ombudsman berharap Nadiem responsif terkait temuan masalah di pendidikan tinggi (dikti).

"Dalam kesempatan kali ini Ombudsman Republik Indonesia sekali lagi meminta dan berharap ya, Pak Nadiem ya, untuk lebih responsif ya terhadap temuan Ombusman ini dan segera menindaklanjuti," kata Koordinator Pengampu Bidang Resolusi dan Monitoring Ombudsman, Ninik Rahayu, di Gedung Ombudsman, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (20/11/2019).

ORI Harap Mendikbud Nadiem Responsif Jika Ada Temuan Masalah di Dikti

Koordinator Pengampu Bidang Resolusi dan Monitoring Ombudsman, Ninik Rahayu (Rahel Narda/detikcom)

Ninik mengatakan Ombudsman sudah tiga kali memberikan rekomendasi terkait temuan masalah di pendidikan tinggi kepada menteri di kabinet pertama Presiden Joko Widodo--Menristekdikti. Untuk diketahui, di periode pemerintahan keduanya, Jokowi menggabungkan lagi persoalan pendidikan tinggi di bawah koordinasi Kemendikbud.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ninik menyebutkan tiga persoalan pendidikan tinggi tersebut adalah tentang maladministrasi penyetaraan ijazah doktor S3 luar negeri, rektor yang diduga melakukan plagiasi, dan penanganan dugaan plagiat karya ilmiah. Menurutnya apabila tidak diselesaikan, masalah yang sama berpotensi terulang di masa depan.

"Di tahun 2018 aja ada 3 rekomendasi yang tidak dijalankan sama sekali. Padahal kalau ini tidak dijalankan memberi peluang terjadinya isu yang sama yang juga tidak terselesaikan dengan baik," tutur Ninik.

Ninik menilai Nadiem sebagai menteri muda semestinya bisa lebih responsif dan tanggap. Dia yakin kalau Nadiem punya komitmen untuk patuh terhadap institusi penilaian seperti Ombudsman.

"Karena sekarang menteri baru dan terkenal milenial, responsif, tanggap. Tentu kami punya keyakinan bahwa pak menteri punya political will lah ya, punya komitmen juga dalam rangka menjaga nama baik atau kepatuhan institusi ini pada penilaian yang diberikan oleh lembaga-lembaga seperti Ombudsman Republik Indonesia," ujar Ninik.