detikNews
2019/11/20 13:02:01 WIB

Ombudsman: Ada Laporan Perempuan Hamil Dilarang Ikut CPNS Kemenhan

Rahel Narda - detikNews
Halaman 1 dari 1
Ombudsman: Ada Laporan Perempuan Hamil Dilarang Ikut CPNS Kemenhan Koordinator Pengampu Bidang Resolusi dan Monitoring Ombudsman RI, Ninik Rahayu (Foto: Rahel Narda/detikcom)
Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia menerima banyak keluhan terkait proses seleksi CPNS. Publik banyak melapor ke Ombudsman karena masih ditemui diskriminasi terhadap perempuan dan penyandang disabilitas dalam proses seleksi CPNS.

"Dalam minggu-minggu ini banyak media menelepon saya terkait penerimaan CPNS yang di sana-sini masih banyak yang berpotensi diskriminatif terutama untuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas dan kelompok rentan akibat diskriminasi gender yaitu perempuan," kata Koordinator Pengampu Bidang Resolusi dan Monitoring Ombudsman RI, Ninik Rahayu, Rabu (20/11/2019).


Hal ini disampaikan dalam acara Ngopi Bareng Ombudsman di gedung Ombudsman, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Ninik menyebutkan beberapa laporan diskriminasi dalam proses seleksi CPNS. Menurutnya, diskriminasi tersebut tidak sesuai dengan peraturan.

"Misal Kementerian Pertahanan itu melarang perempuan hamil jadi salah satu calon CPNS di Kemeterian Pertahanan. Lalu di Kabupaten Solo Selatan itu juga masih tidak membuka formasi khusus tentang disabilitas," kata Ninik.


Lebih lanjut, Ninik mengungkapkan bahwa ada beberapa profesi yang tidak memberikan akses untuk penyandang disabilitas. Bidang profesi tersebut seperti guru, bidang pertanian, dan bidang kesehatan.

"Lalu ada formasi umum yang tidak memberi akses pada teman-teman disabilitas, misalnya untuk guru, profesi guru, profesi di bidang pertanian, lalu profesi di bidang kesehatan. Itu tidak memberi alokasi untuk kawan-kawan disabilitas," ucap Ninik.


Ninik mengatakan diskriminasi tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Nomor 23 Tahun 2019 tentang formasi khusus disabilitas di seleksi CPNS. Dia berharap setiap instansi pemerintah dapat membuka formasi khusus untuk penyandang disabilitas sesuai peraturan tersebut.

"Nah mudah-mudahan dengan surat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara yang terbaru nomor 23 tahun 2019 selain memberi pemahaman kepada kabupaten kota yang membuka formasi khusus disabilitas," tutur Ninik.
(jbr/jbr)


Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com