.webp)
"Hal yang wajar jika Mendagri akan melakukan evaluasi pilkada biaya tinggi yang sering dikaitkan dengan pilkada langsung. Pilkada langsung atau tidak langsung adalah urusan besar dan perkara yang besar dan menyangkut banyak hal," kata anggota Komisi II DPR F-Gerindra Sodik Mudjahid kepada wartawan, Selasa (19/11/2019).
"Kami minta agar evaluasi dilakukan melalui riset atau penelitian yang mendalam untuk setiap faktor terkait dan juga secara integrated dan komprehensif mencakup dan meliputi semua faktor yang terkait pilkada," imbuh Sodik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sodik mengakui kalau para kandidat kepala daerah harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk untuk kampanye dan sebagainya. Terkait semua sistem untuk evaluasi pilkada langsung, termasuk sistem asimetris, Sodik menyebut Gerindra dalam posisi mengkaji.
"Gerindra sendiri sedang terus melakukan riset dan kajian internal tentang pilkada langsung atau tidak langsung," tegas dia.
Gerindra, kata Sodik, ingin tetap menjaga sejumlah prinsip dalam pemilihan kepala daerah. Prinsip itu yakni sesuai dengan sila ke-4 Pancasila dan konstitusional, mengembangkan demokrasi dan tidak mematikannya dan bermanfaat bagi masa depan rakyat dan bangsa.
"Menghasilkan pimpinan daerah terbaik untuk daerah dan rakyat daerah tersebut, tidak membebani calon dengan biaya yang tidak wajar, memberikan edukasi politik bagi rakyat dan rangkaian pilkada berjalan efisien dan efektif," ucap Sodik.
Yang dimaksud pilkada sistem asimetris adalah negara akan menerapkan dua sistem pemilihan yang berbeda. Di daerah yang memiliki tingkat kedewasaan berdemokrasi tinggi, maka pilkada langsung bisa dilaksanakan. Sementara, daerah yang angkanya rendah dan pilkada memiliki potensi konflik tinggi, pilkada langsung perlu dikaji.
Sebelumnya diberitakan, Mendagri Tito Karnavian ingin ada kajian soal kedewasaan demokrasi tiap daerah jika nantinya hasil kajian akademik menunjukkan perlu adanya sistem asimetris untuk pilkada. Menurut Tito, di daerah yang dianggap mengerti demokrasi, pilkada langsung bisa diterapkan. Namun, kata Tito, lain cerita jika di daerah tersebut penduduknya belum memiliki kedewasaan demokrasi yang mumpuni.
"Tapi di daerah tertentu yang tingkat kedewasaan demokrasi rendah, itu mau berbusa-busa calon kepala daerah bicara tentang programnya, nggak didengar. Karena memang kemampuan intelektual literasi rendah, nggak nyampai," ujar Tito, Senin (18/11).
"Sehingga alternatifnya asimetris mungkin, yaitu di daerah yang Index Democratic Maturity tinggi, ini pilkada langsung. Yang rendah, maka ini mekanisme lain, apakah melalui DPD, DPRD seperti dulu. Tapi bagaimana reduce damage juga kalau problem di DPRD, bagaimana dengan independen tadi, mereka bisa terakomodir solusinya seperti apa?" ungkap Tito.
Simak Video "Mendagri Tito Mau Evaluasi Pilkada, DPR Beri Opsi Pemilu Asimetris"
Halaman 2 dari 2
