Tolak Pilkada Via DPRD, Presiden PKS: Oligarki Bisa Makin Berkuasa

Jakarta - Presiden PKS Sohibul Iman menolak opsi pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Sohibul menilai kekuasaan politik akan semakin bebas berkuasa jika pilkada dilakukan lewat DPRD.

"Maka kalau pemilihan kepala daerah itu dilakukan DPRD, maka kemungkinan oligarki semakin berkuasa itu sangat luar biasa, karena ruang eksploitasinya itu semakin menyempit, semakin memudahkan mereka untuk kemudian mengelola oligarki ini. Karena itu, kami masih berpendapat bahwa pemilihan langsung itu masih lebih baik," ujar Sohibul di DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (19/11/2019).

Sohibul mengatakan sebaiknya pilkada tetap diadakan secara langsung. Menurutnya, kalau pilkada dilaksanakan secara langsung, peluang untuk mendapatkan calon yang berintegritas lebih banyak.

"Kalau dipilih oleh rakyat, orang-orang yang berintegritas masih punya peluang untuk masuk dalam sirkulasi kekuasaan. Dan kita berharap orang berintegritas, berkapabilitas itu semakin banyak yang masuk di dalam sirkulasi kekuasaan. Jadi kami memandang pemilihan langsung masih lebih baik," jelasnya.

Baca juga: Gerindra Nilai Pilkada Via DPRD Tak Langgar UUD 1945

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian ingin ada kajian soal kedewasaan demokrasi tiap daerah jika nantinya hasil kajian akademik menunjukkan perlu adanya sistem asimetris untuk pilkada. Menurut Tito, di daerah yang dianggap mengerti demokrasi, pilkada langsung bisa diterapkan.

Namun, kata Tito, lain cerita jika di daerah tersebut penduduknya belum memiliki kedewasaan demokrasi yang mumpuni.

"Tapi di daerah tertentu yang tingkat kedewasaan demokrasi rendah, itu mau berbusa-busa calon kepala daerah bicara tentang programnya, nggak didengar. Karena memang kemampuan intelektual literasi rendah, nggak nyampai," ujar Tito, Senin (18/11).

Baca juga: Evaluasi Pilkada Langsung, PDIP Dukung Sistem Asimetris Usulan Tito

"Sehingga alternatifnya asimetris mungkin, yaitu di daerah yang Index Democratic Maturity tinggi, ini pilkada langsung. Yang rendah, maka ini mekanisme lain, apakah melalui DPD, DPRD seperti dulu. Tapi bagaimana reduce damage juga kalau problem di DPRD, bagaimana dengan independen tadi, mereka bisa terakomodir solusinya seperti apa?" lanjut Tito. (zap/idn)