Dukung Opsi Pilkada Via DPRD, PPP: Lebih Mudah Diawasi

Wasekjen PPP Achmad Baidowi (Lamhot Aritonang/detikcom)

Jakarta - PPP mendukung opsi pemilihan kepala daerah melalui DPRD. PPP menyinggung potensi konflik horizontal dan ongkos politik yang tinggi.

"Kalau itu tidak bisa ditekan semuanya, ya ongkos politik masih akan tinggi. Maka opsi mengembalikan kepada DPRD itu menjadi mendapatkan pembenaran," kata Wasekjen PPP Achmad Baidowi (Awiek) di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2019).

Menurut Awiek, pilkada melalui DPRD lebih mudah diawasi. Selain itu, biaya pelaksanaan pilkada via DPRD dinilai lebih murah.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mengawasi 45 orang (anggota DPRD) lebih mudah daripada mengawasi 600 ribu orang (pemilih pilkada langsung di daerah). (Sebanyak) 45 orang tinggal diawasi selama proses pendaftaran sampai dia pemilihan, ditongkrongin aja. Tempatkan dua aparat hukum mengawal dia selama 24 jam. Lebih murah daripada harus mengawal 600 ribu orang. Capek itu," ucapnya.

Awiek mengatakan kepala daerah yang dipilih DPRD bukanlah suatu kemunduran. Namun, Awiek menyebut evaluasi pilkada langsung masih perlu dilakukan.

"Ya soal kemunduran gini, kita ini berdemokrasi itu tujuan apa proses? Tujuan dari demokrasi adalah kesejahteraan rakyat, to? Demokrasi itu hanya tata cara berpolitik untuk mencapai tujuan kesejahteraan rakyat. Kalau ternyata hanya untuk menghambur-hamburkan keuangan negara, ya sebaiknya dievaluasi," ujar Awiek.

"Tapi demikian, bukan kemunduran. Bukan berarti kembali ke DPRD, pilihan ke DPRD, bukan berarti ini satu-satunya instrumen untuk menekan biaya politik," lanjutnya.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian membantah jika dikatakan wacana evaluasi pilkada langsung bertujuan mengembalikan pemilihan melalui DPRD.

"Usulan agar dikembalikan kepada DPRD, ini saya menyampaikan, saya tidak pernah menyampaikan (pilkada) kembali kepada DPRD. Ini saya klarifikasi," kata Tito dalam rapat bersama Komite I DPD di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11). (azr/idh)