LSI Bicara 2 Tantangan Golkar Menuju Pemilu 2024

Foto: Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan (dua dari kanan) di diskusi 'Golkar Mempersiapkan Transformasi Kader Bangsa' di Jenggala Center. (Farih-detikcom)

Jakarta - Direktur Eksekutif Lembaga Survey Indonesia (LSI) Djayadi Hanan mengatakan ada dua tantangan bagi Partai Golkar menjelang kontestasi politik 2024. Salah satunya soal transformasi kepemimpinan nasional yang akan terjadi pada tahun 2024.

Menurutnya Djayadi, transformasi kepemimpinan itu yakni munculnya pemimpin baru yang cenderung tidak memiliki kaitan baik primordial atau organisatoris dengan masa lalu. Dia menilai kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan kepemimpinan yang bersifat transisi.

"Karena kalau kita bicara kepemimpinan kita tidak bicara figur satu orang tapi keseluruhan generasi yang mengelola bangsa itu. Generasi yang mengelola bangsa kita saat ini adalah campuran antara pemimpin yang betul-betul baru muncul pascareformasi dengan para pemimpin sudah ada sebelumnya," ujar Djayadi dalam diskusi dengan tema 'Golkar Mempersiapkan Transformasi Kader Bangsa' di Jenggala Center, Jalan Erlangga, Senopati, Jakarta Selatan, Selasa (19/11/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Djayadi menyebut generasi milenial akan menjadi generasi pemimpin nasional pada 2024. Menurutnya, hal itu berkaitan dengan munculnya pemimpin lokal di kancah nasional seperti beberapa wali kota hingga gubernur.

"Itu isu yang pertama saya kira yang perlu dijawab partai yang bertanggung jawab memang salah satu tugas partai adalah political recruitment," katanya.

Sementara, kata dia, tantangan kedua adalah terkait bonus demografi akan segera terwujud. Menurutnya, dalam fase ini akan lebih banyak angkatan kerja dibanding yang tidak kerja.

"Implikasinya pertama isu-isu ekonomi akan menjadi sangat kuat, mengemuka dan itu harus diperhatikan pokok dari partai-partai seperti Golkar. Kalau Golkar tidak leading dalam isu ekonomi upaya Golkar untuk mengelola generasi muda yang masuk kategori bonus demografi akan sulit," jelasnya.

Selain masalah ekonomi, kata Djayadi, bonus demografi juga berkaitan dengan isu sumber daya manusia. Dia menyebut 65 persen generasi muda Indonesia berpendidikan di bawah SMP.

"Kalau digabungkan dengan SMA ke bawah itu sekitar 80 persen lebih. Tetapi yang SMA-nya sendiri itu sedikit, orang-orang seperti kita di sini yang berpendidikan tinggi jumlahnya hanya berapa persen saja. Jadi ini isu yang akan menjadi tantangan bagi partai politik yang bertanggungjawab soal rekrutmen," katanya.