2019/11/18 20:31:27 WIB
Round-Up
Saat Tjahjo Diwanti-wanti 'Balas Dendam' Pegawai Negeri
Halaman 1 dari 2
MenPAN-RB Tjahjo Kumolo (Foto: Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta -
Perampingan birokrasi dengan memangkas eselon dalam periode kedua Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden dinilai rawan. Tjahjo Kumolo yang kini mengemban amanah sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) diminta hati-hati mengeluarkan kebijakan.
Pemangkasan eselon itu termaktub dalam Surat Edaran (SE) Menteri PANRB nomor 384, 390, dan 391 Tahun 2019 yang ditujukan kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur, dan para Walikota dan Bupati tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi. Dalam surat edaran tersebut terdapat sembilan langkah strategis dimulai dengan mengidentifikasi unit kerja eselon III, IV, dan V yang dapat disederhanakan dan dialihkan jabatan strukturalnya sesuai peta jabatan di masing-masing instansi.
Persoalan ini lantas memancing anggota Komisi II DPR Cornelis mempertanyakan tata kelola Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kini di bawah kendali Tjahjo. Dia turut menyoroti latar belakang Tjahjo sebagai politikus PDIP.
"Kenapa Presiden kasih orang PDIP jadi MenPAN, sedangkan ini penyakit besar ini Pak? Salah-salah nanti kami Pemilu 2024 ini bisa kalah ini, karena eselon 3, eselon 4 disemebelek (disembelih) semua. Sedangkan di lapangan, politik birokrasi ini sangat menentukan, mati kita. Kenapa nggak dikasih ke partai lain aja?" kata Cornelis dalam rapat kerja (raker) di Komisi II, kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).
Cornelis mengingatkan Tjaho agar berhati-hati dalam mengambil kebijakan. Dia tak ingin kebijakan yang diberlakukan membuat para ASN marah ke PDIP.
"Tolong Pak Tjahjo lihai-lihailah ngatur barang ini, supaya tidak menjadi dendam ASN," jelas anggota DPR dari Fraksi PDIP itu.
Pemangkasan eselon itu termaktub dalam Surat Edaran (SE) Menteri PANRB nomor 384, 390, dan 391 Tahun 2019 yang ditujukan kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur, dan para Walikota dan Bupati tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi. Dalam surat edaran tersebut terdapat sembilan langkah strategis dimulai dengan mengidentifikasi unit kerja eselon III, IV, dan V yang dapat disederhanakan dan dialihkan jabatan strukturalnya sesuai peta jabatan di masing-masing instansi.
Persoalan ini lantas memancing anggota Komisi II DPR Cornelis mempertanyakan tata kelola Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kini di bawah kendali Tjahjo. Dia turut menyoroti latar belakang Tjahjo sebagai politikus PDIP.
"Kenapa Presiden kasih orang PDIP jadi MenPAN, sedangkan ini penyakit besar ini Pak? Salah-salah nanti kami Pemilu 2024 ini bisa kalah ini, karena eselon 3, eselon 4 disemebelek (disembelih) semua. Sedangkan di lapangan, politik birokrasi ini sangat menentukan, mati kita. Kenapa nggak dikasih ke partai lain aja?" kata Cornelis dalam rapat kerja (raker) di Komisi II, kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).
Cornelis mengingatkan Tjaho agar berhati-hati dalam mengambil kebijakan. Dia tak ingin kebijakan yang diberlakukan membuat para ASN marah ke PDIP.
"Tolong Pak Tjahjo lihai-lihailah ngatur barang ini, supaya tidak menjadi dendam ASN," jelas anggota DPR dari Fraksi PDIP itu.
