Saat Tjahjo Diwanti-wanti 'Balas Dendam' Pegawai Negeri

MenPAN-RB Tjahjo Kumolo (Foto: Lamhot Aritonang/detikcom)

Jakarta - Perampingan birokrasi dengan memangkas eselon dalam periode kedua Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden dinilai rawan. Tjahjo Kumolo yang kini mengemban amanah sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) diminta hati-hati mengeluarkan kebijakan.

Pemangkasan eselon itu termaktub dalam Surat Edaran (SE) Menteri PANRB nomor 384, 390, dan 391 Tahun 2019 yang ditujukan kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur, dan para Walikota dan Bupati tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi. Dalam surat edaran tersebut terdapat sembilan langkah strategis dimulai dengan mengidentifikasi unit kerja eselon III, IV, dan V yang dapat disederhanakan dan dialihkan jabatan strukturalnya sesuai peta jabatan di masing-masing instansi.

Persoalan ini lantas memancing anggota Komisi II DPR Cornelis mempertanyakan tata kelola Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kini di bawah kendali Tjahjo. Dia turut menyoroti latar belakang Tjahjo sebagai politikus PDIP.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kenapa Presiden kasih orang PDIP jadi MenPAN, sedangkan ini penyakit besar ini Pak? Salah-salah nanti kami Pemilu 2024 ini bisa kalah ini, karena eselon 3, eselon 4 disemebelek (disembelih) semua. Sedangkan di lapangan, politik birokrasi ini sangat menentukan, mati kita. Kenapa nggak dikasih ke partai lain aja?" kata Cornelis dalam rapat kerja (raker) di Komisi II, kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).

Cornelis mengingatkan Tjaho agar berhati-hati dalam mengambil kebijakan. Dia tak ingin kebijakan yang diberlakukan membuat para ASN marah ke PDIP.

"Tolong Pak Tjahjo lihai-lihailah ngatur barang ini, supaya tidak menjadi dendam ASN," jelas anggota DPR dari Fraksi PDIP itu.

Mendapat sorotan seperti itu Tjahjo menjawab diplomatis. Baginya, keputusan pemerintah adalah keputusan politik.

"Apapun yang diambil pemerintah adalah keputusan politik. Segala risiko itu risiko politik. Tapi ini kan risiko politik untuk kepentingan bangsa dan negara, itu saja," kata Tjahjo.

Namun, menurut Tjahjo, selama keputusan pemerintah baik untuk kepentingan negara maka akan baik-baik saja. Dia pun menyampaikan bila segala keputusan pemerintah adalah untuk masyarakat.

"Ini dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang profesional, sistem pemerintahan yang cepat melayani masyarakat, sistem pemerintahan yang cepat memberikan izin kepada seluruh lapisan masyarakat. Saya kira semua sama," kata Tjahjo.

Selain itu Tjahjo juga menyebut bila tidak semua eselon III dan IV dihapuskan. Bahasa yang digunakan Tjahjo adalah perampingan.

"Tidak semua eselon III-IV dihapuskan, kepala kantor misalnya, kemudian camat, kepala kelurahan, kepala-kepala imigrasi dan sebagainya, tidak semua," ucapnya.

"Mohon doanya dan mohon saran kritik lagi, KemenPAN-RB akan memulai dulu, mudah-mudahan akhir bulan atau paling lambat awal Desember kita rampingkan eselon III-IV-nya," imbuhnya.