Mendagri Bikin Surat Edaran ke Kepala Daerah Antisipasi 'Desa Hantu'

Mendagri Bikin Surat Edaran ke Kepala Daerah Antisipasi 'Desa Hantu'

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Senin, 18 Nov 2019 16:21 WIB
Mendagri Tito Karnavian (Lamhot Aritonang/detikcom)
Mendagri Tito Karnavian (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan mengeluarkan surat edaran untuk para kepala daerah agar melakukan verifikasi terhadap desa-desa yang ada di daerah masing-masing. Hal itu untuk mengantisipasi adanya 'desa hantu'.

"Sudah, kita membuat surat edaran. Kami akan mengeluarkan surat edaran, pagi tadi sudah dirapatkan, kita akan membuat surat edaran kepada seluruh kepala daerah untuk melakukan verifikasi data desa masing-masing," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).


Jika ada yang menerima anggaran tetapi desanya tidak ada, Tito meminta agar anggaran yang sudah diterima itu dikembalikan. Jika tidak, Tito menegaskan pihaknya akan mengambil langkah hukum.

"Kemudian kalau memang ada desa yang menerima anggaran dan kemudian itu digunakan dan desanya misalnya tidak ada atau tidak lengkap, agar dikembalikan. Tapi kalau tidak dikembalikan, maka kita akan melakukan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum," tegasnya.

Tito juga mengungkap fenomena desa yang 'hilang' padahal penduduknya masih ada. Karena itulah, Tito meminta semua daerah melakukan verifikasi desa di daerah masing-masing.

"Karena macam-macam desanya, ada yang desanya hilang seperti kasus Lapindo kan, itu tempatnya, teritorinya hilang, tapi petugasnya masih ada, masyarakatnya juga masih ada, tapi tidak tinggal di situ, masih diberikan anggaran desa karena desanya ada. Yang dimaksud desa itu kan ada perangkatnya, ada masyarakatnya, dan teritorinya. Teritorinya yang nggak ada di situ," jelas Tito.
Selanjutnya
Halaman
1 2