Bekasi - Jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) akan diterapkan di Jalan Kalimalang, Bekasi pada 2020. Namun Dinas Perhubungan Kota Bekasi menilai ERP tidak cocok diterapkan di Kalimalang yang termasuk salah satu ruas jalan nasional.

"Yang harus saya tegaskan adalah, yang pertama bahwa ERP itu tidak boleh di jalan nasional," kata Kepala Bidang Teknik Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Bekasi Johan Budi Gunawan kepada wartawan di kantor Wali Kota Bekasi, Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Senin (18/11/2019).

Menurut Johan, penerapan ERP harus ditunjang dengan ketersediaan angkutan massal. Sementara di ruas Kalimalang sendiri tidak tersedia angkutan massal.

"Tempat lokasi yang dipasang ERP itu harus ada angkutan bus massal. Kalau Kalimalang bus angkutan massal mana?," sambung Johan.

Kemudian dari segi infrastruktur, Kalimalang dirasa belum siap. Johan berpendapat Kalimalang harus mempunyai rute angkutan bus massal dan ruas jalannya harus luas.

"Ruas jalanya dulu, ruas jalannya kan minimal dua lajur. Kita lihat Kalimalang masih ada yang 5 meter, berarti yang harus disiapkan adalah infrastruktur jalan," ujar Johan.

Baca juga: Tak Diajak Rapat, Walkot Depok Ragu BPTJ Serius Soal ERP di Margonda