Selesai Diperiksa KPK, Anak Menkum HAM Dicecar soal Proyek di Medan

Jakarta - Putra Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Yamitema T Laoly, tuntas diperiksa KPK sebagai saksi terkait kasus dugaan suap Wali Kota Medan nonaktif Dzulmi Eldin. Yamitema dicecar KPK soal proyek-proyek Dinas PUPR Medan yang diduga dikerjakan oleh perusahaannya.

"Saksi Yamitema Laoly diklarifikasi terkait dengan proyek di Dinas PUPR Kota Medan yang pernah dikerjakan oleh perusahaannya," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Senin (18/11/2019).

Baca juga: Anak Menkum HAM Penuhi Panggilan KPK di Kasus Suap Walkot Medan

Yamitema keluar gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan sekitar pukul 15.30 WIB. Dalam pemanggilan KPK, Yamitema disebut sebagai Direktur PT Kani Jaya Sentosa. Status Yamitema dalam kasus ini adalah saksi.

Yamitema mengaku mengenal Dzulmi Eldin dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan Isa Anshari. Meski demikian, ia mengaku tak pernah terlibat proyek apapun di Pemkot Medan.

"Nggak ada, Nggak ada pernah (ada proyek)," ucap Yamitema.

Ia mengatakan dalam pemeriksaannya penyidik KPK juga tidak bertanya soal proyek-proyek. Ia mengaku banyak ditanya soal bisnis dan pekerjaaannya.

"Macam-macam (ditanya penyidik) bisnis apa, kerja apa gitu aja," sebutnya.

Baca juga: 8 Kadis Pemko Medan Diperiksa KPK terkait Kasus Walkot Dzulmi Eldin

Dalam kasus ini, Dzulmi Eldin ditetapkan sebagai tersangka suap oleh KPK. Penetapan tersangka dilakukan setelah Eldin kena OTT KPK pada Selasa (15/10).

Selain Eldin, KPK menetapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan Isa Anshari dan Kasubbag Protokoler Syamsul Fitri Siregar sebagai tersangka. Eldin diduga menerima suap total Rp 330 juta.

Duit itu diduga untuk menutupi kelebihan biaya perjalanan dinas ke Jepang yang ditagih kepadanya. Kelebihan dana Rp 800 juta itu diduga akibat istri dan anak serta pihak lain yang tak berkepentingan turut ikut ke Jepang.




Usai Bom Medan, Polisi Tetapkan 46 Orang Tersangka:

[Gambas:Video 20detik]

(ibh/dhn)