Kemendagri Ajukan Tambahan Anggaran Rp 15 M untuk 'ATM' Dukcapil

Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengajukan tambahan anggaran Rp 15 miliar guna mengembangkan inovasi Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) untuk mencetak dokumen kependudukan. Sistem keamanan ataupun ketersediaan blangko terus diperbaiki.

"Kemudian mengenai masalah blangko yang kurang, memang problemanya adalah, saya melihat blangko ini dinamis. Kenapa? Karena tidak bisa dipatok sekian keping, dalam satu tahun, nggak bisa," kata Mendagri Tito Karnavian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).

"Karena kalau kita, ada yang belum kawin, setelah itu dia kawin, otomatis dia akan ganti KTP menjadi kawin statusnya. Kemudian yang pindah rumah juga akan ganti, banyak lagi yang lain lain. Oleh karena itu, dia menjadi dinamis," imbuhnya.

Baca juga: Kemendagri Luncurkan 'ATM' Dukcapil: Cetak e-KTP Tak Sampai 2 Menit

Menurut Tito, kekurangan blangko untuk dokumen kependudukan sering terjadi karena anggaran dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah ditentukan sebelumnya. Karena itulah, Tito mengatakan Kemendagri akan mengajukan tambahan anggaran hingga Rp 15 miliar.

"Anggaran yang diberikan Kementerian Keuangan dipatok seangka itu, seangka A misalnya. Maka di akhir tahun mulai terjadi kekurangan blangko. Oleh karena itu kita sudah mengajukan kepada Komisi II dan juga kepada Kementerian Keuangan tambahan keuangan. Ditambah lebih-kurang Rp 15 M," ungkapnya.

Menurut Tito, lebih baik meminta anggaran lebih daripada pas-pasan. Jika anggaran kurang dan berimbas pada ketersediaan blangko, Tito mengatakan rakyat yang akan terkena imbasnya.

"Untuk tahun depan, saya sudah sampaikan kepada Dirjen Dukcapil, kita duduk bersama dengan Kemenkeu. Lebih baik minta lebih daripada minta ngepas. Kalau lebih, kita tinggal kembalikan lagi kepada negara kelebihannya. Daripada minta ngepas, terus tiba-tiba kurang, kasihan rakyat nanti yang perlu layanan cepat ternyata blangkonya kurang," ucap Tito.