Tito: OTT Kepala Daerah Tak Luar Biasa, Sistem Politiknya Balik Modal

Tito: OTT Kepala Daerah Tak Luar Biasa, Sistem Politiknya Balik Modal

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Senin, 18 Nov 2019 14:22 WIB
Mendagri Tito Karnavian (Lamhot Aritonang/detikcom)
Mendagri Tito Karnavian (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan soal keinginannya untuk mengevaluasi pilkada langsung. Tito menyebut adanya potensi konflik hingga biaya politik yang tinggi.

"Itu belum termasuk politik biaya tinggi untuk calon kepala daerah. Ini dari empirik saja, untuk jadi kepala daerah, untuk jadi bupati kalau nggak punya Rp 30 M, nggak berani. Gubernur lebih lagi. Kalau ada yang mengatakan nggak bayar, nol persen, saya pengin ketemu orangnya," ujar Tito dalam rapat bersama Komite I DPD, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).


Tito mengatakan biaya itu digunakan untuk kebutuhan teknis dan nonteknis pilkada seperti kampanye dan biaya saksi. Tito lalu membandingkan dengan gaji yang diterima para kepala daerah.

"Sementara dilihat pemasukan dari gaji, Rp 200 juta kali 12 (bulan), Rp 2,4 (miliar), lima tahun Rp 12 M, keluar Rp 30 M. Mana mau tekor? Kalau dia mau tekor saya hormat sekali. Itu berarti betul-betul mau mengabdi buat nusa-bangsa. Tapi ada 1.001 mungkin ya, ada," ujar Tito.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3