Mendagri soal Usul Evaluasi Pilkada Langsung: Bukan Berarti Dipilih DPRD

Mendagri soal Usul Evaluasi Pilkada Langsung: Bukan Berarti Dipilih DPRD

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Senin, 18 Nov 2019 13:59 WIB
Mendagri Tito Karnavian (Puspen Kemendagri)
Mendagri Tito Karnavian (Puspen Kemendagri)
Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan pernyataannya soal evaluasi pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung. Tito menegaskan dia tak pernah mengusulkan pilkada dikembalikan pemilihannya oleh DPRD.

"Usulan agar dikembalikan kepada DPRD, ini saya menyampaikan, saya tidak pernah menyampaikan (pilkada) kembali kepada DPRD. Ini saya klarifikasi," kata Tito dalam rapat bersama Komite I DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).

Menurut Tito, semangat pilkada langsung baik untuk partisipasi publik memilih pemimpinnya secara langsung. Namun Tito mengatakan ada potensi konflik yang timbul dalam pelaksanaannya.


"Tapi praktiknya setelah lebih dari sekian belas tahun, kita juga melihat ada dampak negatifnya. Ada potensi konfliknya, itu jelas. Saya sendiri sebagai mantan Kapolri, mantan Kapolda, itu melihat langsung," ujarnya.

Tito juga menyinggung soal biaya politik yang tinggi yang harus dikeluarkan para calon kepala daerah. Karena itulah, Tito meminta agar pelaksanaan pilkada langsung ini dievaluasi lewat kajian akademik.

"Usulan saya bukan untuk kembali ke A atau ke B, tapi evaluasi. Jadi harus ada kajian akademik, tidak bisa empirik saja berdasarkan pengalaman. Ini bisa bias. Kalau hasilnya pilkada langsung lebih baik, kita lakukan. Bagaimana mengurangi negatifnya, kalau ada banyak negatifnya, beralih ke sistem yang lain," ujar Tito.

Selanjutnya
Halaman
1 2