Ketua DPC Serikat Pekerjaan Nasional (SPN) Kabupaten Bogor Agus Sudrajat mengatakan, para buruh meminta Bupati Bogor Ade Yasin untuk konsisten. Sebab, lanjutnya, Ade Yasin pernah menyatakan kepada para buruh untuk meniadakan upah padat karya saat kampanye dulu.
"Tapi buktinya apa? Tahun kemarin ada upah khusus untuk sektor garmen. Itu ada 33 perusahaan. Di situ jelas, Bupati sedang ada berpihak. Malah upah kemarin itu di bawah upah 2018," kata Agus di Kantor Disnaker Kabupaten Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin (18/11/2019).
"Yang seharusnya upah 2018 itu Rp 3,4 juta malah upah khusus itu Rp 3,3 juta. Itu sebenarnya pelanggaran. Sikap buruh jelas, kita akan menuntut Bupati untuk konsisten dengan sikapnya," lanjut dia.
Agus mengatakan upah hanya ada 2 jenis yakni Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK). Sementara upah padat karya, kata Agus, tidak ada di undang-undang.
"Jadi kemarin itu 2018-2019, keluar (upah padat) . Kenapa keluar? Karena itu lewat jalur khusus. Jadi lewat di dinas, langsung Bupati, Bupati langsung dinas, langsung ke Gubernur. Seharusnya kan lewat dewan pengupahan dulu," tuturnya.
Agus pun mengatakan ia ingin agar UMK Kabupaten Bogor di 2020 naik 8,51 persen yakni dari Rp 3,63 juta menjadi Rp 4.083.000. Perusahaan-perusahaan yang ada pun, lanjutnya, harus diawasi agar tidak melakukan pelanggaran dalam memberikan upah ke buruh.
Terpantau di depan Kantor Disnaker Kabupaten Bogor sekitar pukul 13.34 WIB massa aksi masih berkumpul di sekitaran kantor Disnaker. Mereka sedang beristirahat.
Banyak dari massa yang terlihat sedang duduk di tepi jalan, makan dan minum. Tiga mobil komando pun masih ada di depan kantor Disnaker. Arus lalu lintas di sekitaran Kantor Disnaker Kabupaten Bogor yakni di Jalan Bersih tampak masih ditutup. Polisi dan Satpol PP masih melakukan penjagaan di sekitaran lokasi.
Tonton juga video Di Balik Stigma Negatif Pedemo Bayaran:
(gbr/gbr)
