Kemendagri Cek 'Desa Hantu' di Konawe Sultra, Ini Hasilnya

Kemendagri Cek 'Desa Hantu' di Konawe Sultra, Ini Hasilnya

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Senin, 18 Nov 2019 12:44 WIB
Foto: Konferensi Pers Kemendagri soal dugaan desa fiktif di Sultra (Wilda-detikcom)
Foto: Konferensi Pers Kemendagri soal dugaan desa fiktif di Sultra (Wilda-detikcom)
Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan pengecekan langsung ke Sulawesi Tenggara (Sultra) soal adanya dugaan desa fiktif alias 'desa hantu' di sana. Hasilnya, menurut Kemendagri, desa-desa tersebut sebenarnya ada.

Dirjen Bina Pemdes Kemendagri, Nata Irawan, awalnya menjelaskan laporan soal desa fiktif di Kabupaten Konawe, Sultra. Menurut Nata, pengecekan itu dilakukan berdasar pada ucapan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.

"Berawal dari isu yang disampaikan oleh Pimpinan KPK, ketika itu Pak Laode, ketika Menteri Dalam Negeri rapat di ruang sidang utama bersama mitra kita juga, yaitu dari Kejaksaan Agung, disampaikan ada 56 desa fiktif di Kabupaten Konawe. Kemudian setelah itu tim kami langsung turun ke lokasi mencari data dan fakta terkait dengan persoalan tersebut kemudian tanggal 15 sampai 18 Oktober kami kembali turun ke lapangan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut," ujar Nata di Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2019).

Ternyata, setelah dicek ke lapangan desa tersebut sebenarnya ada. Namun, pihak Kemendagri menemukan sejumlah persoalan terkait desa-desa yang disebut fiktif itu.

"Hasil temuan yang kami dapat ternyata desa tersebut ada. Nanti barang kali boleh saya kasih video atau foto-foto terkait dengan lokasi yang dianggap fiktif, desa ada tetapi tidak berjalan tata kelola pemerintahannya secara optimal. Kemudian banyak sekali data yang diperoleh di lapangan pertama kami melihat persoalan kelembagaan, yaitu kelembagaan desa itu sendiri kemudian yang kedua keabsahan desa tersebut karena Perda tentang penetapan desa dianggap tidak memenuhi syarat," tuturnya.
Dia menyebut tim yang turun ke lapangan menemukan aktivitas pemerintah desa tidak berjalan baik karena Kepala Desa dan aparat Pemerintahan Desa lainnya tidak mendapat penghasilan yang sesuai aturan. Nata juga mengatakan ada kesenjangan pendapatan antara Kepala Desa dengan pendaping lokal desa yang tidak banyak membantu.

"Tim juga mendapatkan data dan informasi dari perangkat desa yang dapat ditemui bahwa pembinaan secara menyeluruh terkait dengan tata kelola pemerintahan desa tidak dilaksanakan oleh Kepala Daerah," ucapnya.
Selanjutnya
Halaman
1 2