Raker dengan Tjahjo, Anggota DPR: Kenapa Presiden Kasih PDIP Jadi MenPAN?

Raker dengan Tjahjo, Anggota DPR: Kenapa Presiden Kasih PDIP Jadi MenPAN?

Mochamad Zhacky - detikNews
Senin, 18 Nov 2019 12:29 WIB
Raker Komisi II DPR dan MenPAN RB Tjahjo Kumolo (Mochammad Zhacky/detikcom)
Raker Komisi II DPR dan MenPAN RB Tjahjo Kumolo (Mochammad Zhacky/detikcom)
Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Cornelis mempertanyakan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk politikus PDIP sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB). Cornelis menilai jika tata kelola Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak dilakukan dengan baik akan berimbas buruk bagi PDIP.

"Kenapa Presiden kasih orang PDIP jadi MenPAN, sedangkan ini penyakit besar ini Pak? Salah-salah nanti kami Pemilu 2024 ini bisa kalah ini, karena eselon 3, eselon 4 disemebelek (disembelih) semua. Sedangkan di lapangan, politik birokrasi ini sangat menentukan, mati kita. Kenapa nggak dikasih ke partai lain aja?" kata Cornelis dalam rapat kerja (raker) di Komisi II, kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).


Pernyataan tersebut disampaikan Cornelis dalam raker dengan MenPAN-RB Tjahjo Kumolo. Tjahjo diketahui adalah politikus PDIP.

Suasana ruang sidang sempat riuh saat Cornelis mengutarakan hal tersebut. Pimpinan raker, Ahmad Doli Kurnia, pun sempat meresponsnya dengan kelakar.

"Pak Cornelis, belum waktunya kampanye ini Pak, nanti aja. Bapak kalau begitu nanti Pak Tjahjo nangis Pak," sebut Doli disambut tawa para anggota Komisi II dan jajaran pejabat KemenPAN-RB yang hadir dalam raker.


Cornelis mengingatkan Tjaho agar berhati-hati dalam mengambil kebijakan. Dia tak ingin kebijakan yang diberlakukan membuat para ASN marah ke PDIP.

"Tolong Pak Tjahjo lihai-lihailah ngatur barang ini, supaya tidak menjadi dendam ASN," jelas anggota DPR dari Fraksi PDIP itu.

Dalam raker Tjahjo juga menjabarkan 10 kegiatan utama yang akan dilakukan KemenPAN-RB untuk mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, kreatif, inovatif dan netral. Kegiatan dimaksud di antaranya kebijakan manajemen talenta, penguatan jabatan fungsional, dan pelaksanaan penerimaan ASN.

"Reformasi sistem gaji, tunjangan dan fasilitas ASN, reformasi sistem pensiunan dan tunjangan hari tua ASN, penyusunan kebijakan kode etik dam kode prilaku ASN, penguatan kebijakan netralitas ASN dan pelaksanaan anugerah ASN," papar Tjahjo.



Tonton juga video Raker dengan Menlu, Komisi I DPR Tanya Polemik Kepulangan Rizieq:

[Gambas:Video 20detik]

(zak/gbr)