Karena Menyimpang, BPK Audit Pengelolaan Gelora Bung Karno

Jakarta - Kepala BPK Anwar Nasution mengungkapkan adanya indikasi praktek penyimpangan dalam pengelolaan Kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, yang merupakan aset negara oleh Sekretariat Negara (Setneg). "Tukang ojek pun tahu. Lihat itu, Senayan berubah fungsi, tadinya tempat olah raga menjadi tempat komersial," ujarnya pada wartawan malam ini di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (15/11/2005).Selain itu juga beralih kepemilikannya. Aset yang tadinya milik negara, kini menjadi kapling pejabat-pejabat dan sanak kerabatnya. Termasuk diantaranya adalah Hotel Hilton dan Hotel Mulia Senayan. Kenyataanya tersebut jelas menunjukkan ada sesuatu yang tidak benar terhadap pengelolaan Kompleks Senayan."Itulah, siapa punya sekarang? Bagaimana sewanya? Ini yang kami audit, dan serahkan kepada Kepala Negara untuk mengambil keputusan," gugat Anwar. Tapi tunggu pembaca. Rupanya ada pengelolaan aset negara yang lebih parah daripada Kompleks Senayan. Yakni Kompleks Kemayoran. Pengelolanya bahkan sama sekali tidak menghiraukan BPK."Pengelolanya paling tidak kooperatif. Seperti penyediaan dokumen, tidak mau memberi tanggapan pada hasil audit BPK. Kami memutuskan menghentikan audit dan melaporkan kepada penerima hasil audit, bahwa ini belum mendapat tanggapan dari pihak audittee. Minggu ini akan diserahkan kepada Presiden, DPR, Jaksa Agung," ujarnya. Ketua Timtas Tipikor Hendarman Supandji yang ditemui terpisah, menyatakan belum dapat mengomentari hasil audit Setneg yang dilakukan oleh BPK. Tapi ia mengakui ada indikasi kuat terjadinya tindak pidana korupsi. "Rencananya minggu depan, atau minggu ini akan saya minta hasilnya. Tinggal nanti mengumpulkan alat buktinya," ujarnya.Selain kasus pengelolaan GBK dan Kemayoran di atas, ada dua lagi hasil audit yang akan diserahkan BPK ke Timtas Tipikor. Yaitu audit terhadap lembaga Sekretariat Presiden dan Sekretariat Negara. (atq/)