KLHK: 9 Gugatan Karhutla Dikabulkan, Ganti Ruginya Rp 3,15 Triliun

Jakarta - Dirjen Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Roy mengatakan pihaknya telah memenangi 9 perkara gugatan perdata terkait kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Mahkamah Agung (MA), lanjut Roy, mewajibkan 9 pihak tergugat membayar ganti rugi serta biaya pemulihan hutan yang nominal keseluruhannya sebesar 3,15 triliun.

"Sebagaimana kita ketahui ada 17 gugatan yang diajukan di pengadilan, 9 sudah inkrah di mana yang sudah inkrah ini (nilai gugatannya) Rp 3,15 triliun yang sudah inkrah nilai ganti ruginya dari pemulihan ya. Gugatan kami dikabulkan MA," ujar Roy di sela acara kampanye 'Indonesia Operation 30 Days at Sea: Hentikan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan, Selamatkan Laut Kita' di kawasan CFD, Jl Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (17/11/2019).

Baca juga: KLHK Gencarkan Kampanye Pidana bagi Pelaku Pencemaran Laut

Roy mengatakan KLHK mendorong agar eksekusi ganti rugi ditunaikan sesegera mungkin oleh para tergugat. "Kami juga mendorong percepatan eksekusinya agar pihak-pihak yang tergugat tadi bisa segera melakukan pembayaran ganti rugi dan biaya pemulihan," imbuh dia.

Roy tak menjelaskan secara detail soal 9 perkara perdata karhutla yang dia maksudkan. Roy kemudian menerangkan pihaknya telah menyegel 84 lokasi dan menetapkan 8 tersangka dalam bencana karhutla tahun ini.

"Kami sudah melakukan upaya penyegelan di lokasi-lokasi korporasi dan sudah kami tetapkan 8 tersangka dan kami juga sedang mempersiapkan sanksi-sanksi administratif terhadap lokasi-lokasi yang terbakar ini. Di samping kami juga terus melakukan penyegelan 84 lokasi," terang Roy.

Baca juga: Menteri Siti Ajak Kepala Daerah Diskusi Cari Solusi Persoalan Hutan

Roy menuturkan pihak KLHK memiliki tiga wewenang dalam menegakkan hukum terhadap para pelaku karhutla, yakni pemberian sanksi administratif, gugatan perdata di pengadilan, dan sanksi pidana. Ketika sanksi pidana telah berproses di Polri, tugas KLHK menyiapkan sanksi administratif dan mengkaji perlu tidaknya dilakukan gugatan perdata.

"Kami berkoordinasi dengan kepolisian yang menangani pidananya, gugatan hukum administratif dan perdata sedang dipersiapkan. Kalau kebakarannya tidak terlalu luas, maka kami kenakan sanksi administratif. Ada kriteria-kriteria untuk perdata, kalau terbakarnya luas," terang Roy.

UPDATE:
Dirjen Gakkum Roy meralat pernyataannya. Dia menyatakan data yang benar adalah Rp 3,15 triliun


Simak Video "KLHK Segel 64 Perusahaan Pelaku Karhutla"

[Gambas:Video 20detik]

(aud/gbr)