Komisi VIII Minta Menko PMK Tak Buru-buru Berlakukan Sertifikat Nikah

Jakarta - Komisi VIII DPR meminta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengkaji kembali wacana sertifikat nikah. Sertifikat nikah itu dinilai tidak perlu ada.

"Jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh Menko PMK itu tentang kursus akan dilakukan tahun 2020 dan akan diberikan sertifikat, sebaiknya itu nggak perlu. Kursusnya perlu, sertifikatnya nggak perlu. Kalau kursusnya boleh lah," kata Ketua Komisi VIII Yandri Susanto kepada wartawan, Minggu (17/11/2019).

Baca juga: Menko PMK: Kursus Pranikah Diberlakukan Tahun Depan

Menurut Yandri, kursus terkait pernikahan tidak harus dilakukan sebelum menikah. Kursus itu dinilai Yandri bisa saja dilakukan setelah menikah untuk memperdalam ilmu tentang keluarga.

"Bahkan menurut saya sih pembekalan tentang rumah tangga yang baik itu tidak mesti sebelum menikah, tapi setelah mereka menikah juga mungkin perlu wadah atau program tertentu dari pemerintah untuk mengingatkan atau memperdalam tentang ilmu bagaimana keluarga yang harmonis dan sebagainya. Tapi kalau bahwa sebelum menikah mereka dikasih sertifikat dengan catatan mereka layak menikah, itu menurut saya kurang pas," ujar Yandri.

Baca juga: Kursus Pranikah Akan Diwajibkan, Komnas Perempuan Minta Kurikulum Kesetaraan

Yandri pun meminta Menko Muhadjir berhati-hati soal penerbitan sertifikat menikah ini. Politikus PAN itu mengatakan negara tak perlu terlalu jauh mengurusi ranah pribadi seseorang.

"Maka menurut saya ini perlu dikaji lebih mendalam, perlu kehati-hatian, karena ini kan menyangkut area private, area yang sangat pribadi, masalah menikah," ucapnya.