Dubes Aussie: Sulit Seimbangkan UU Antiterorisme dengan HAM

Jakarta - Dubes Australia David Ritchie mengakui sulit untuk menjaga keseimbangan antara UU Terorisme dengan isu-isu HAM. Namun pihaknya terus berupaya menjaga keseimbangan antara keduanya."Ada kebutuhan untuk mengambil tindakan yang konkret, dan pada saat yang sama, kita dituntut untuk menjaga keseimbangan. Dalam hal ini kami akan terus melakukan evaluasi," kata Ritchie saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi I DPR RI di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (15/11/2005).Dikatakannya, di Australia pembahasan UU Antiteror oleh parlemen sangat memperhatikan aspek HAM. Menurutnya ini merupakan dilema yang cukup besar. Dan ia mengingatkan bahwa terorisme juga merupakan ancaman bagi kebebasan individual."92 Orang telah diambil hak hidupnya ketika menjadi korban," imbuhnya memberikan contoh kasus bom Bali I tahun 2002 lalu.Dia menambahkan penting juga untuk melindungi demokrasi, memberi keleluasaan dan kerangka kerja bagi pihak kepolisian dan pengadilan.Terkait adanya pemberitaan di Indonesia yang menyudutkan pemerintah Australia, Ritchie menyayangkan hal tersebut. "Jangan percaya dengan semua yang anda baca, karena saya prihatin dengan pemberitaan yang buruk soal Australia," ungkapnya.Dia memberikan contoh seperti penembakan terhadap nelayan Indonesia dan aksi sweeping terhadap WNI di Australia ketika terjadi serangkaian bom dengan sasaran korban warga dan kepentingan Australia. "Tidak ada nelayan Indonesia yang ditembak. Penangkapan ikan ilegal oleh nelayan Indonesia di wilayah perairan Australia merupakan hal serius yang perlu ditangani. Juga tidak benar ada aksi sweeping terhadap warga negara Indonesia. Kalaupun ada, itu hanya aksi personal," tegasnya.Menurut Ritchie, pencurian ikan, pelanggarannya seringkali tidak dilakukan oleh nelayan tradisional, tetapi oleh kelompok profesional yang bahkan menggunakan teknonlogi satelit. Saat ini Australia tengah bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk menangani pencurian ikan tersebut. (san/)